Penyiaran materi kampanye harus berimbang

Penyiaran materi kampanye harus berimbang

Pekerja menyelesaikan pesanan alat peraga kampanye sejumlah calon anggota legislatif (caleg) dari berbagai partai politik peserta Pemilu 2019 di Kemayoran, Jakarta, Jumat (28/9/2018). Jelang Pemilu 2019, sejumlah pemilik percetakan hanya mau melayani pesanan sesuai jumlah uang yang diberikan, dikarenakan banyak caleg pada pemilu sebelumnya tidak melunasi pesanannya dengan alasan tidak lolos sebagai legislatif. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Padang (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat mengingatkan pengelola lembaga penyiaran baik televisi maupun radio agar menyiarkan materi kampanye untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden secara berimbang.

"Yang dimaksud dengan berimbang itu porsinya sama, durasi dan jam tayang juga sama terhadap semua calon legislatif maupun calon presiden," kata Komisioner KPID Sumbar Robert Cenedi di Padang, Kamis.

Untuk kampanye di media saat ini belum boleh dilakukan oleh calon dan berdasarkan peraturan KPU baru dapat ditayangkan pada 23 Maret sampai 13 April 2019.

"Artinya kalau ada peserta pemilu yang sudah memasang iklan di media cetak dan elektronik saat ini, mereka telah melanggar aturan," kata dia.

Selain itu dia menyampaikan untuk durasi tayang di televisi maksimal 30 detik dan tidak lebih dari 10 kali sehari. Sedangkan untuk radio durasi 60 detik dengan intensitas tayang 10 kali sehari.

"Jika ada yang melanggar aturan akan kami berikan teguran, jika tak dipatuhi sanksi terberat adalah pencabutan izin siaran," kata dia.

Saat ini tayangan berbau kampanye sudah mulai ada di beberapa stasiun televisi. Pihaknya sedang melakukan kajian untuk memberikan sanksi

Ketua KPID Sumbar Afriendi mengatakan memasuki tahun politik lembaga penyiaran merupakan salah satu sarana publikasi bagi peserta pemilu.

"Tentu saja ini rawan untuk terjadi penyalahgunaan oleh calon presiden maupun calon legislatif. Oleh sebab itu kami mengajak semua pihak bersama-sama ikut serta melakukan pengawasan dengan melaporkan kepada KPID jika ada temuan," kata dia.

Untuk siaran televisi pihaknya melakukan pengawasan selama 24 jam khusus TV lokal.

"Namun untuk radio kami sedikit mengalami kendala karena ada 112 radio dan yang bisa diawasi dengan maksimal hanya di Padang, sementara untuk di daerah agak sulit mengawasi," ujarnya.

"Oleh sebab itu KPID juga meminta peran aktif masyarakat untuk melapor jika ada temuan siaran yang melanggar," kata dia.

Baca juga: KPU sebut sarung hingga rantang boleh jadi bahan kampanye
Baca juga: Bawaslu sosialisasikan pengawasan kampanye Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar