BKKBN berupaya tekan angka putus pemakaian kontrasepsi

BKKBN berupaya tekan angka putus pemakaian kontrasepsi

​Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Deputi KBKR) BKKBN Dr Ir Dwi Listyawardani,  M.Sc (kanan)/menjenguk akseptor MOW, Diah (34) (duduk) usai operasi gratis tubektomi di RS Budi Luhur Cirebon​​​​​​ dalam Program Bakti TNI Kesehatan Terpadu 2018, Jumat (12/10).  (ANTARA/Budi Santoso/B013.)

ada yang pakai implan baru satu tahun sudah dilepas, padahal mengambilnya sulit karena tertanam di bawah kulit
Cirebon (ANTARA News) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menekan tingginya angka putus pakai alat kontrasepsi yang mencapai 34 persen dari akseptor berdasarkan Survei Kesehatan  Demografi Indonesia (SKDI) tahun 2017.

"Angka putus pakai itu meningkat dibanding SKDI tahun 2012 yang tercatat 27 persen," kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Deputi KBKR) BKKBN Dr Ir Dwi Listyawardani,  M.Sc. saat sosialisasi aplikasi Monika dan Praktek Mandiri Bidan-Tempat Magang, di Cirebon, Kamis.

Ia menjelaskan, salah satu yang menjadi penyebab tingginya putus pakai adalah alat kontrasepsi yang tidak lagi bebas disediakan para bidan secara gratis sehingga akseptor harus membeli alat kontrasepsi.

"Dulu BKKBN secara bebas memberikan alat kontrasepsi kepada para bidan sehingga ketersediaan kontrasepsi mencukupi, namun dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional, tidak bisa lagi bebas tetapi bidan harus masuk jejaring di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)," katanya.

Masalahnya menurut Dwi, klaim layanan bidan ke BPJS Kesehatan nilainya kecil sehingga banyak bidan praktek mandiri yang belum masuk jejaring FKTP.

"Ini yang saya ingin bicarakan dengan BPJS Kesehatan agar nilai klaim dari bidan praktek mandiri lebih tinggi dibanding bidan di puskesmas karena mereka mandiri menyediakan sarana pelayanan," katanya.

Baca juga: Alat kontrasepsi IUD dapat kurangi risiko kanker serviks

Dwi juga menyarankan akseptor untuk mau menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD sehingga tidak perlu sering datang ke layanan kesehatan seperti jika menggunakan kontrasepsi suntik dan pil.

Ia mengungkapkan, angka putus pakai ternyata juga banyak dilakukan akseptor dengan implan dan IUD yang masa pakainya panjang sehingga perlu dicari sebabnya mengapa ada fenomena itu.

"Ada yang pakai implan baru satu tahun sudah dilepas, padahal mengambilnya sulit karena tertanam di bawah kulit," katanya pada acara yang dihadiri sekitar 75 bidan dari Kota dan Kabupaten Cirebon.

Hadir pada acara itu Kepala Perwakilan BKKBN dari Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Jambi.

Baca juga: TNI bantu BKKBN jangkau daerah sulit untuk pelayanan KB

Usai acara tersebut, Dwi didampingi Kepala Perwakilan Jawa Barat Teguh Santoso dan Kol Kes Dr dr Arief Setiawan SpOG (K) Mkes Mars selaku Ketua Tim Pelayanan KB MOW MOP terpusat tingkat Jabar mengunjungi acara Bakti TNI Kesehatan Terpadu 2018 di Rumah Sakit Budi Luhur Cirebon. 

Bakti sosial itu yang memberikan layanan gratis operasi vasektomi atau dikenal dengan Metode Operasi Pria (MOP) dan tubektomi atau dikenal dengan Metode Operasi Wanita (MOW) yang diikuti 39 wanita yang ikut MOW dan 2 pria yang ikut MOP.

Diah (34), warga Surapandan, Argasunya, Kota Cirebon diizinkan suami ikut MOW karena saat melahirkan anak ketiga terkena tekanan darah tinggi yang hampir merenggut jiwanya.

"Saya sudah punya tiga anak, dua perempuan dan satu laki-laki. Saya berisiko melahirkan lagi karena riwayat tekanan darah tinggi, jadi cukup tiga anak saja," katanya.

Baca juga: BKKBN tingkatkan metode kontrasepsi jangka panjang di faskes TNI


 

Pewarta: Budi Santoso
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

400 ibu hamil di Batam terima vaksin Sinovac

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar