Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir, menilai Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) harus lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan dalam negeri.

"Anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," katanya, di Jakarta, Jumat.

Hal itu dia katakan terkait restrukturisasi Tim Pelaksana KKIP yang baru dilakukan beberapa hari lalu.

Dia mengatakan, ada tujuh program prioritas industri pertahanan yaitu propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam, dan pesawat tempur.

Semua itu menurut dia seharusnya melibatkan riset di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi teknologi.

"Konsekwensinya adalah anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," ujarnya.

Namun dia belum melihat secara rinci perubahan komposisi di Tim Pelaksana KKIP.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi, menilai di struktur Tim Pelaksana KKIP yang baru terdapat orang-orang yang punya rekam jejak bagus dan kompeten.

Dia mencontohkan seperti Marsdya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M. Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.

Sebelumnya beredar surat Keputusan Ketua Harian KKIP nomor: KEP/28/KKIP/X/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan KKIP yang ditandatangani Ketua Harian KKIP Ryamizard Ryacudu tanggal 16 Oktober 2018.

Dalam surat itu disebutkan Marsdya TNI (Purn) Ismono Wijayanto menjadi Ketua Tim Pelaksana KKIP menggantikan Laksamana TNI (Purn) Sumardjono. 

Berikut susunan lengkapnya:
1. Ketua Tim Pelaksana KKIP: Marsekal Madya TNI (Purnawirawan) Ismono Wijayanto
2. Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP: Letnan Jenderal TNI M Thamrin Marzuki
3. Wakil Ketua II Tim Pelaksana KKIP: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Yussuf Solichen
4. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan, Rekayasa, dan Standarisasi KKIP: Mochammad Agoes Moelyadi
5. Ketua Bidang Perencanaan KKIP: Marsekal Muda TNI Tata Hendrataka
6. Ketua Bidang Alih Teknologi dan Offset KKIP: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Aslizar Tanjung
7. Ketua Bidang Kerja Sama dan Pemasaran KKIP: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Jan Pieter Ate
8. Ketua Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP: Kennedi Simanjuntak
9. Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan KKIP: Bambang Eko Suhariyanto
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga sekaligus Koordinator Staf Ahli: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tri Tamtomo
11. Staf Ahli KKIP Bidang Korporasi: Dr Connie Rahakundini
12. Staf Ahli KKIP bidang Hukum dan Perundang-undangan: Brigadir Jenderal TNI (Purnawirawan) Yan Akhmad Mulyana
13. Staf Ahli KKIP bidang Teknologi Industri Pertahanan: Rizky Ferianto
14. Staf Ahli KKIP bidang Sistem Pertahanan Negara: Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Judy Harianto
15. Staf Ahli KKIP bidang Riset dan Teknologi: Joga Dharma Setiawan
16. Staf Ahli KKIP bidang Kerja Sama dan Offset: Sutrimo
17. Staf Ahli KKIP bidang Standarisasi: Achmad Muchtasyar
18. Staf Ahli KKIP bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Eko Hadi.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Baca juga: Pengguna industri pertahanan pedoman bagi KKIP

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018