BPKP bantu pemprov Sulteng Rp200 juta

BPKP bantu pemprov Sulteng Rp200 juta

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi (kiri) bersama Kepala BPKP Ardan Ardiperdana (kanan) mengikuti rapat terbatas penanganan dampak gempa dan tsunami Palu serta Donggala di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10). Presiden menekankan empat prioritas penanganan dampak gempa dan tsunami Palu-Donggala yaitu evakuasi, pertolongan medis, penanganan pengungsi, dan perbaikan infrastruktur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

Palu (ANTARA News) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Rp200 juta untuk memulihkan kembali wilayahnya pascagempa bumi dan stunami.

Bantuan sebesar itu diserahkan oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di Palu, Jumat.

Kepala BPKP dan rombongan ke Sulawesi Tengah selain menyerahkan bantuan, juga melihat kondisi Provinsi Sulteng pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda daerah itu, tiga pekan lalu.

Ardan mengatakan kunjungan ke Palu untuk melihat kondisi kantor perwakilan BPKP Sulteng dan pegawai yang ada, serta memberikan dukungan dan dorongan agar Sulteng cepat pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana.

"Semoga bantuan ini dapat dipergunakan untuk menambah anggaran pemulihan masyarakat," kata Ardan.

Kepala BPKP didampingi Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bony Anang Dwijanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Arman Sahri Harahap dan BPKP Sulteng Sofyan Antonius.

Sementara Gubernur Sulteng didampingi asisten gubernur, Wali Kota Palu, Bupati Sigi dan Donggala.

Baca juga: Bantuan untuk Palu terus bertambah

Longki Djanggola menyampaikan terimakasih atas perhatian dukungan yang diberikan Kepala BPKP dan jajaran yang sangat berharga, buat pemerintah dan masyarakat Sulteng pascabencana.

"Empat hari setelah terjadinya bencana, kami sangat kolaps, listrik tidak berfungsi, hubungan telekomunikasi putus, bahan bakar minyak (BBM) tidak ada, bandara dan pelabuhan lumpuh, sehingga kami hanya bisa minta tolong dan teriak-teriak minta bantuan pemerintah pusat, kepada presiden dan wakil presiden," kata gubernur menjelaskan.

Dari permohonan itu, kata gubernur, pemerintah akhirnya menetapkan tanggap darurat di Sulteng, dan seluruh bantuan datang, sehingga secara berangsur-angsur keadaan bisa pulih kembali.

Gubernur, bupati dan wali kota meminta dukungan dan arahan dalam pengelolaan penggunaan anggaran dalam kondisi tanggap darurat, transisi, rehabilitasi dan rekontruksi termasuk pemanfaatan bantuan keuangan yang masuk ke rekening khusus bantuan. Tujuannya agar pengelolaan keuangan dapat transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Sulteng untuk dapat mengawal dan membantu pihak pemerintah daerah, untuk pemanfaatan alokasi keuangan sesuai permintaan dan harapan gubernur, dimana hal-hal sifatnya kebijakan dari pusat, supaya disampaikan kepada kepala BPKP Pusat untuk dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di Jakarta.

Baca juga: Papua siapkan Rp4,2 miliar bantu Palu
 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar