Perhotelan Palu butuh dukungan pemerintah untuk bangkit

Perhotelan Palu butuh dukungan pemerintah untuk bangkit

Tim SAR mengevakuasi korban dari reruntuhan di Hotel Roaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10/2018). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.

Sebanyak 80 persen hotel di Kota Palu rusak berat akibat gempa dan tsunami 28 September 2018, bahkan untuk hotel berbintang, hampir seratus persen tidak bisa berfungsi lagi
Palu (ANTARA News) - Perhotelan merupakan salah satu sub sektor ekonomi yang mengalami dampak cukup parah akibat gempa dan tsunami di Kota Palu, namun memiliki peluang besar untuk segera bangkit kembali bila mendapat dukungan signifikan dari pemerintah pusat dan daerah.

"Bila dukungan yang diharapkan itu bisa didapatkan, maka kalangan perhotelan pasti segera bangkit karena prospek bisnis ini masih sangat bagus. Semakin cepat dukungan diberikan, semakin lekas pula kalangan perhotelan pulih," kata Ferry Taula, SE.MM, Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulteng dalam perbincangan dengan Antara Palu, Selasa.

Menurut Ferry, sebanyak 80 persen hotel di Kota Palu rusak berat akibat gempa dan tsunami 28 September 2018, bahkan untuk hotel berbintang, hampir seratus persen tidak bisa berfungsi lagi.

Agar segera bangkit kembali, katanya, pemerintah perlu membantu membersihkan puing-puing hotel yang ambruk serta memulihkan infrastruktur seperti akses jalan, telekomunikasi, air bersih dan listrik.

Selain itu, pemerintah perlu membangun sarana pengaman gelombang di pesisir pantai Teluk Palu seperti membuat tanggul-tanggul pengaman yang secara teknis berdasarkan kajian ilmiah, cukup antisipatif terhadap gelombang besar.

"Kami juga membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah mengenai pemanfaatan pesisir pantai Teluk Palu sebagai lokasi pendirian hotel. Jangan biarkan terus berkembang isu-isu bahwa pesisir pantai Teluk Palu tidak bisa lagi dipakai untuk pembangunan hotel karena ini bisa menimbulkan kepanikan investor," ujarnya.

Pemilik Restoran dan Hotel Kampung Nelayan di Pantai Talise Palu ini mengaku tidak sependapat bila pemerintah melarang pesisir pantai untuk lokasi pembangunan hotel.

"Di negara-negara lain seperti Jepang yang merupakan daerah rawan gempa bumi dan Taiwan yang sering dilada angin topan hebat, tidak ada pelarangan seperti itu. Yang penting adalah bagaimana membangun sarana dan fasilitas dengan konstruksi yang memenuhi standar minimum mengantisipasi dampak bencana," ujarnya.

Karena itu, katanya, pemerintah perlu memanfaatkan secara maksimal semua teknologi, peralatan dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan kajian-kajian ilmiah demi keamanan pembangunan di kawasan pesisir Teluk Palu yang akan menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam merekonstruksi hotel-hotel.

Stimulus perbankan

Dukungan lain yang dibutuhkan kalangan perhotelan Palu agar bisa bangkit kembali adalah kebijakan di sektor keuangan, khususnya perbankan.

"Otoritas Jasa Keuangan dan bank-bank pelaksana harus segera ada kebijakan khusus untuk pinjaman-pinjaman pengusaha hotel yang sedang berjalan serta menyediakan stimulus dalam penyediaan modal kerja dan investasi bagi usaha hotel yang akan direkonstruksi atau dibangun baru," ujarnya.

Bila harapan ini bisa dipenuhi oleh pemerintah dan kalangan perbankan, menurut Fery, sektor perhotelan di Kota Palu akan pulih kembali dengan kondisi stabil dalam setahun ke depan. Kondisi stabil artinya usaha hotel bisa membayar gaji karyawan dan angsuran pinjaman setiap bulan.

"Kalau untuk situasi happy-happy seperti sebelum bencana, masih butuh waktu lebih panjang. Yang penting adalah bangkit dalam kondisi stabil dalam tempo yang tidak terlalu lama," ujarnya.

Kepada hotel-hotel non-bintang yang masih beroperasi saat ini, Ferry meminta agar mereka tetap menjaga reputasi dengan menyediakan layanan yang sesuai kondisi yang dimiliki.

Ia mengaku menerima laporan bahwa ada hotel yang meminta bayaran dimuka dua sampai lima hari, namun tamunya kecewa karena kamar hotel tidak sesuai informasi yang diberikan.

"Ketika tamu tersebut ingin keluar, pemilik hotel tidak mau mengembalikan uang muka yang dibayar. Ini tidak boleh terulang. Pengusaha hotel harus mengedepankan `fairness` dalam memberikan informasi kondisi hotel serta pelayanan yang diberikan," ujarnya.

Baca juga: Kementarian PUPR akan bangun Rumah Instan di Sulteng
 

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar