"Target kami, pada tahun 2018 penerima Bidikmisi sebanyak 368.961 mahasiswa," katanya dalam konferensi pers mengenai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan Bidikmisi merupakan program afirmasi pendidikan tinggi yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Melalui program afirmasi, putra-putri bangsa yang memiliki potensi akademik dan berasal dari kalangan tidak mampu bisa mendapatkan pembiayaan penuh untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Penerima Bidikmisi juga menerima uang saku bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.
"Peningkatan kuota Bidikmisi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan menunjukkan keberpihakan pemerintah bagi kalangan tidak mampu untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi," katanya.
Ia menambahkan bahwa peserta program Bidikmisi menunjukkan prestasi akademik yang menggembirakan di perguruan tinggi, dengan 82,83 persen penerima beasiswa Bidikmisi memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif di atas 3.
"Alumni Bidikmisi juga menunjukkan prestasi menggembirakan, baik bekerja di perusahaan swasta, BUMN, guru maupun yang berwirausaha," katanya.
Selain Program Bidikmisi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga menjalankan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Papua dan Daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal (3T) untuk membantu putra putri Papua dan Daerah 3T untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
Penerima manfaat program ini pada 2014 tercatat 1.673 mahasiswa dan tahun 2018 penerimanya ditargetkan bertambah menjadi 5.743 mahasiswa.
Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan kepada korban bencana. Kepada mahasiswa korban bencana di Lombok, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyalurkan 4.000 beasiswa prestasi dan 2.000 beasiswa Bidikmisi. Sementara bagi korban bencana alam di Palu, kementerian menyalurkan 2.000 beasiswa PPA dan 3.000 Bidikmisi.
Dengan dukungan 38 Perguruan Tinggi Negeri, kementerian juga menerapkan kebijakan sit in dan transfer kredit bagi korban bencana gempa dan tsunami di Palu, yang antara lain memungkinkan mahasiswa korban bencana Palu melanjutkan kuliah dengan skema sit-in di 38 perguruan tinggi negeri.
Baca juga:
Pemerintah sudah salurkan Rp35,7 triliun bantuan pendidikan PIP
Menkeu akan formulasikan dana LPDP untuk vokasi
Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
