"Saya minta melapor untuk memastikan supaya datanya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa masuk ke DPT," kata Mendagri di Semarang, Jateng, Selasa.
Kemendagri siap mendukung KPU untuk terus melakukan "update" secara maksimal. "Mari bantu KPU untuk menyerasikan," katanya.
Kuncinya, lanjut dia, berada di warga masyarakat yang memiliki hak politik dan konstitusional agar proaktif.
"Kalau di pinggiran kami jemput bola. Untuk yang diperkotaan, datang, rekam kembali, cocokan kembali," tuturnya.
Hingga saat ini tingkat perekaman KTP elektronik sudah cukup tinggi. Tingkat perekaman secara nasional sudah mencapai 97,8 persen.
Menurut dia, masih ada sekitar 2 persen penduduk yang harus menyelesaikan perekaman.
Baca juga: Mendagari: Isu DPT jadi manuver politik di tahun pemilu
Baca juga: Mendagri: Waspadai area rawan korupsi
Baca juga: Mendagri klarifikasi berita penjarahan di Palu
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
