Kami siap relokasi eks karyawan di sini ke sejumlah tol baru di Pulau Jawa.Surabaya (ANTARA News) - Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Aryani menyatakan, pihaknya siap merelokasi karyawan eks Tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu) ke sejumlah tol baru milik BUMN jalan tol itu.
"Kami siap relokasi eks karyawan di sini ke sejumlah tol baru di Pulau Jawa," katanya menjawab pers usai Pembebasan Tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu oleh Presiden Jokowi di atas Jembatan Suramadu, Sabtu sore.
Desi menyebutkan, total karyawan di Jembatan Suramadu sekitar 70 orang.
Terkait dengan peran Jasa Marga selama ini sejak Tol Jembatan Suramadu itu, Desi menjelaskan bahwa pihaknya memenangkan tender sebagai operator di Jembatan Tol Suramadu.
"Kami bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara serta mengumpulkan pendapatan dan disetor ke negara, lalu kami mendapatkan pengembalian sesuai dengan biaya operasi," kata Desi.
Kemudian, kata Desi, dengan dibebaskannya Tol Jembatan Suramadu itu berarti pihaknya kini tidak lagi menjadi operator dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Ya kami akan relokasi dari sini. Kami lega," kata Desi.
Namun, Desi juga membenarkan bahwa dalam penghitungan terakhir beban yang harus dibayarkan kepada pihaknya dari pemerintah masih ada yang belum diselesaikan.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna membenarkan, namun karena proses audit dan verifikasi yang masih berproses angkanya belum bisa disebutkan.
"Kami masih akan hitung dan nanti pasti dianggarkan dan diselesaikan tahun ini," kata Herry.
Herry sebelumnya menyebut, total pendapatan Tol Jembatan Suramadu sejak dioperasikan pada 2009 hingga saat ini sebesar Rp1,5 triliun atau sekitar Rp100-200 miliar per tahun.
"Total investasi dari APBN, termasuk utang dari China sekitar Rp5 triliun," kata Herry.
Ditanya, apakah pemerintah tidak rugi dengan meniadakan tarif, Herry menegaskan bahwa dalam konteks ini tujuan pembangunan Jembatan Suramadu adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, termasuk Pulau Madura.
"Jadi, konteksnya bukan untung rugi, tetapi demi dampak yang lebih luas bagi masyarakat," kata Herry.
Untung Rugi
Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan, pembebasan tarif Jembatan Suramadu tidak berhitung untung dan rugi, tetapi demi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Jembatan Tol Suramadu menjadi satu-satunya penghubung jalur darat Surabaya dan Madura yang sebelumnya hanya tersedia di jalur laut.
Jembatan dengan investasi sekitar Rp5 triliun ini dioperasikan sejak 2009 dan pada awal operasi tarif tolnya mencapai Rp30 ribu untuk kendaraan golongan satu dan Rp3000 untuk sepeda motor.
Lalu, atas desakan pengguna dan masyarakat pemerintah menurunkan 50 persen jadi Rp15 ribu dan gratis untuk sepeda motor.
Namun, diakui Presiden Jokowi hal itu juga yak berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi sehingga atas desakan pihak terkait, sejak Sabtu 27 Oktober, tarifnya kini ditiadakan.
Peniadaan tarif Tol Jembatan Suramadu itu sendiri berdasarkan Perpres No 98 /2018 tentang Jembatan Suramadu. Lalu lintas harian Tol Jembatan Suramadu mencapai 18-20 ribu kendaraan per hari.
Baca juga: Pemerintah ambil alih pemeliharaan Jembatan Suramadu
Baca juga: Presiden: Pembebasan tarif Suramadu bukan urusan politik
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
