"Berita bohong yang provokatif sangat berbahaya, apalagi sampai diterima oleh masyarakat sehingga hal dapat membakar semangat yang bisa berdampak pada perbuatan negatif," katanya di Batang, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut dia, menjelang perhelatan pemilihan calon anggota legislatif dan Pemilihan Umum Presiden 2019 marak beredar berita bohong melalui media sosial (medsos) sehingga hal itu dapat berpotensi gaduh dan meresahkan masyarakat.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat cerdas dalam menyikapi berita maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan mudah mengirimkan berita melalui medsos pada orang lain sebelum tahu sumber beritanya," katanya.
Ia meminta masyarakat mengecek dan mengomparasikan dengan berita yang lain yang dapat dipercaya kebenarannya agar nantinya tidak berhadapan dengan hukum.
"Saya minta masyarakat maupun pelajar hati-hati dalam menyikapi berita, apalagi menemukan berita bohong," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Batang Jamal Abdul Naser mengatakan bahwa penyebar hoaks dan ujaran kebencian masuk ranah kepolisian.
"Undang-Undang ITE sudah jelas bagi siapa pun yang menyebarkan berita tidak benar atau hoaks akan dikenai hukuman penjara atau pidana maksimal 6 tahun dan denda Rp1 miliar," katanya.
Baca juga: Wakapolda Babel ajak masyarakat hindari berita hoaks
Baca juga: Pakar: Waspadai akun provokator pada masa kampanye
Baca juga: Pakar komunikasi ajak mendeteksi berita hoaks di medsos
Baca juga: Survei LSI: Masyarakat khawatir maraknya isu "hoax"
Pewarta: Kutnadi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
