Saya minta perlu ada percepatan pelaksanaan program seperti stimulan perumahan bersubsidi, karena ada 'punishment'-nya. Kalau nanti sampai dengan pekan pertama Desember 2018 belum 100 persen, itu kemungkinan kita tidak akan mendapatkan lagi di 2019
Baubau, Sultra, (ANTARA News) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menargetkan capaian serapan anggaran tahun 2018 dapat terealisasi 100 persen, kata Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse,

"Serapan anggaran kita sampai dengan Oktober ini 50 persen. Tapi kalau sudah masuk dua bulan terakhir ini puncaknya semua kegiatan. Jadi kalau sudah rampung laporan November bisa sampai 80-90 persen," katanya di Baubau, Jumat.

Menurut dia, peningkatan serapan anggaran secara signifikan akan terlihat pada dua bulan terakhir 2018 karena umumnya eksekusi program-program kegiatan pemerintah menumpuk pada November dan Desember.

"Kita berharap serapan anggaran bisa 100 persen sampai akhir Desember," tukas Monianse yang juga Ketua DPC PDI-P Baubau ini.

Ia mengatakan, serapan anggaran mencapai 50 persen tersebut terbesar ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang padat kegiatan seperti Sekretariat Daerah (Setda) dan OPD lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Terkait serapan anggaran, Monianse mengaku sudah "blusukan" ke beberapa OPD, khususnya yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu dilaporkan dalam rapat evaluasi serapan anggaran di Kendari.

"Saya minta perlu ada percepatan pelaksanaan program seperti stimulan perumahan bersubsidi, karena ada 'punishment'-nya. Kalau nanti sampai dengan pekan pertama Desember 2018 belum 100 persen, itu kemungkinan kita tidak akan mendapatkan lagi di 2019," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan masih ada tiga daerah atau kabupaten di daerah itu yang belum menyerahkan naskah rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2019 untuk divaluasi.

"Tiga daerah yang belum menyerahkan rancangan APBD untuk dievaluasi adalah Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara," kata Kepala BPKAD Sultra, Isma, pada rakor evaluasi dan pengendalian pembangunan antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota se-Sultra triwulan III 2018 di Kendari, Kamis (25/10).

Sedangkan daerah yang sudah menyerahkan rancangan APBD dan sudah dievaluasi adalah Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi dan Muna Barat.

"Saya harapkan kabupaten/kota yang belum menyerahkan naskah rancangan APBD 2019, agar secepatnya menyampaikan untuk dievaluasi. Selambat-lambatnya pada 31 Oktober 2018 ini sudah diserahkan kepada kami, karena ada beberapa kabupaten dan kota yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur terhadap R-APBD yang dimaksud," katanya.

Baca juga: Wali Kota: hari jadi Baubau momentum pembaharuan
Baca juga: Pelni operasikan feri KFC Jetliner rute Baubau-Raha-Kendari

Pewarta: Hernawan Wahyudono
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2018