Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila menjadi solusi tepat untuk menghadapi disparitas kesejahteraan.
Samarinda (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta seluruh masyarakat untuk mewaspadai disparitas ekonomi daerah yang dapat menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial.

"Pengabaian dan disparitas seputar kesejahteraan daerah akan menimbulkan kecemburuan sosial dan timbulnya kesenjangan sosial," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Wanita Bina Rahayu Lembuswana, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa.

Dengan mengutip TAP MPR No.VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, Mahyudin mengingatkan tantangan dari dalam bangsa yang perlu diwaspadai seperti pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme daerah.

Menurut Mahyudin, efek dominonya adalah munculnya berbagai keinginan dan perlawanan untuk melepaskan diri dan berdiri sendiri seperti aksi separatis GAM di Aceh dan OPM di Papua. Mereka merasa daerahnya kaya tetapi penduduknya merasa termarginalkan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila menurut Mahyudin menjadi solusi tepat untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Aksi separatis dan potensi disintegrasi terbukti hilang dengan sendirinya ketika kesejahteraan daerah diperhatikan dan keadilan sosial diperhatikan. Diantaranya dengan otonomi daerah dan otonomi khusus. Dengan itu, daerah-daerah yang tadinya tertinggal mampu mengejar ketertinggalannya," lanjut Mahyudin.

Namun, tambahnya tidak semua daerah harus dibuat otonomi khusus, terlebih daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Kalimantan Timur (Kaltim).

"Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembangunan berlangsung efektif dan bermanfaat diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia khususnya rakyat Kaltim," tandasnya.

Baca juga: Mahyudin minta agar kasus bendera HTI diselesaikan lewat hukum

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya peran ibu bagi kemajuan bangsa.

"Jadi jangan remehkan peran dan kiprah ibu-ibu untuk kemajuan bangsa. Sosialisasi yang ditujukan kepada ibu-ibu juga dengan maksud memperkaya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur bangsa para ibu," pungkasnya.(KR-KAT)

Pewarta: Katriana
Editor: Jaka Sugiyanta
Copyright © ANTARA 2018