Hal itu dikatakannya terkait langkah pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI asal Indonesia, Tuti Tursilawati tanpa memberitahu kepada pemerintah Indonesia.
"Saya turut berbelasungkawa atas wafatnya Tuti, TKI yang dieksekusi mati di Arab Saudi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Sukamta yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu meminta pemerintah Arab Saudi lebih komunikatif karena kasus eksekusi mati itu terkait nyawa manusia yang bisa berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan diplomatik kedua negara.
Menurut dia, seharusnya kasus yang dialami almarhumah Tuti, semakin menguatkan alasan agar pemerintah tidak mencabut moratorium TKI ke Timur Tengah, termasuk ke Arab Saudi dan juga menutup "pintu" pengiriman TKI ilegal.
"Apalagi beberapa saat lalu ada rencana pengiriman 30 ribu TKI ke Timur Tengah," ujarnya.
Selain itu dia menilai pemerintah harus menjamin terlebih dulu terpenuhinya parameter pengiriman TKI seperti amanat UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran.
Sukamta mengatakan pemerintah Indonesia harus menjamin terlebih dulu terpenuhinya parameter pengiriman TKI seperti amanat UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga migran
Pasal 31 UU Tenaga Migran disebutkan bahwa negara tujuan TKI harus memenuhi tiga syarat seperti memiliki hukum yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian bilateral tertulis dan memiliki sistem jaminan sosial.
"Selama 3 syarat parameter ini belum terpenuhi, moratorium pengiriman TKI tetap pilihan bijak," ujarnya.
Menurut dia, pengiriman TKI ini bukan hanya soal peluang kerja, tetapi yang tidak kalah penting adalah soal perlindungan, karena tiap bulan terjadi ribuan kasus terjadi terhadap TKI.
Selain tiga parameter, menurut Sukamta, pengiriman TKI harus mempertimbangkan dan mengutamakan SDM yang memiliki keterampilan yang cukup serta kemampuan melindungi diri dengan baik.
Baca juga: Hikmahanto: protes Menlu tepat terkait eksekusi Tuti
Baca juga: Indonesia protes Saudi eksekusi WNI tanpa pemberitahuan kekonsuleran
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
