Palu (ANTARA News) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Senin, menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola untuk membahas percepatan pemulihan dampak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala.

Wapres antara lain didampingi Menko Polhukam, Kepala BPN, Kepala Bappenas, dan Menteri PUPR, sedangkan Gubernur Sulteng didampingi Ketua DPRD Sulteng, Wali Kota Palu dan Kepala Biro Humas dan Protokoler Moh Haris Kariming.

Hasil rapat internal terbatas yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Moh Haris Kariming, menyepakati antara lain bahwa untuk proses pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah agar dipercepat kajian terhadap wilayah-wilayah yang berada pada zona merah yang tidak bisa didirikan bangunan karena rawan dampak bencana.

Pemerintah pusat dan daerah segera mempersiapkan lokasi untuk merelokasi masyarakat yang rumahnya hilang. Luas lokasi yang dibutuhkan untuk relokasi adalah seluas 1.000 sampai 1.500 ha dengan perhitungan untuk pembangunan rumah hunian tetap sebanyak 16.000 KK.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan bahwa lokasi untuk pembangunan hunian tetap sudah ditetapkan Wali Kota Palu, yakni di Kelurahan Talise dan Tondo seluas 560 ha dan di Kelurahan Petobo sekitar 100 ha.

Bupati Sigi juga sudah menetapkan lokasi huntap di Kelurahan Pombewe seluas 362 ha, kata Gubernur.

Gubernur juga melaporkan bahwa untuk pemulihan dan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak berat mencapai sekitar 68.000 unit. Sementara yang rusak sedang tetapi masih dibangun pada lokasi aslinya dalam artian tidak perlu direlokasi mencapai sekitar 70.000 rumah.

Baca juga: Mencari lokasi hunian tetap korban bencana Sulteng
Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada Presiden untuk dapat diberikan dana stimulan untuk pembangunan kembali rumah masyarakat.

Pada kesempatan itu Wapres meminta Badan Geologi ESDM supaya segera menetapkan jarak dampak sempadan pantai untuk menghindari tsunami.

Contohnya Aceh yang menetapkan 1 kilometer sempadan pantai dan Bappenas menyetujui penetapan lokasi relokasi sesuai SK Wali Kota dan Bupati Sigi dan prosesnya berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah.

Demikian juga Menteri PUPR meminta agar Badan Geologi dapat mempercepat kajian tentang penetapan wilayah yang dapat dibangun dan lokasi wilayah yang tidak dapat dibangun lagi.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berterimakasih atas perhatian pemerintah pusat yang telah mengambil langkah langkah kongkrit untuk percepatan pemulihan dampak gempa bumi, tsunami dan likufaksi di Palu, Sigi dan Donggala.

Baca juga: Ajakan pulang demi Sulteng bangkit
Baca juga: Mensos: hunian tetap pengungsi Sulteng selesai 2020

Pewarta: Rolex Malaha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018