"Momen ini menjadi penting bagi CPOPC untuk memainkan peran sebagai forum negara penghasil kelapa sawit untuk mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan acara CPOPC ke-5 dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Darmin mengatakan industri sawit saat ini menghadapi tantangan global berupa penurunan harga CPO sekaligus isu keberlanjutan yang membuat produk CPO sulit mendapatkan akses masuk ke negara tujuan ekspor.Untuk itu, CPOPC memutuskan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan daya tawar untuk menjawab tantangan pasar global.
Langkah tersebut antara lain program keberpihakan terhadap petani, penetapan Kolombia sebagai negara anggota CPOPC, penguatan mandatori biodiesel, dan strategi untuk mengatasi kampanye hitam di pasar global.
Dalam menyelesaikan persoalan keberpihakan kepada petani, CPOPC yang beranggotakan Indonesia dan Malaysia, mendorong prioritas pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani melalui implementasi "Good Agricultural Practices" dan program peremajaan sawit.
"Tidak hanya itu, kedua negara juga berkomitmen untuk mengadakan 'Business and Smallholders Forum' pada tahun 2019," kata Darmin.
Untuk memperkuat kerja sama dengan negara penghasil kelapa sawit lain, CPOPC juga menetapkan Kolombia sebagai anggota baru.Penetapan ini telah mempertimbangkan posisi Kolombia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di Benua Amerika. CPOPC mengharapkan masuknya Kolombia dapat menghasilkan kerjasama strategis untuk mempromosikan kepentingan industri kelapa sawit dalam ekonomi global.
"Sangat penting bagi CPOPC untuk memperluas keanggotannya guna memperkuat posisi daya tawar sekaligus kerjasama dengan negara produsen kelapa sawit lainnya," tambah Darmin.
Kedua negara juga menyepakati pentingnya konsolidasi program mandatori biodiesel di seluruh negara anggota sekaligus mendorong penggunaan biodiesel ke negara-negara pengguna kelapa sawit.
Untuk mengatasi kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit yang cukup diskriminatif bagi negara penghasil kelapa sawit, CPOPC mengambil beberapa langkah strategis.
Langkah itu antara lain CPOPC tidak akan berpartisipasi dalam workshop terkait "Indirect Land Use Change" yang merupakan bagian dari "European Union’s Renewable Energy Directive II" karena dinilai sangat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit di pasar Uni Eropa.
CPOPC juga terus mengadopsi prinsip-prinsip sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai salah satu pendorong komitmen keberlanjutan yang lebih baik di industri kelapa sawit guna menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dengan lingkungan.
Dalam pertemuan ini, CPOPC menetapkan Malaysia secara resmi sebagai Ketua CPOPC mulai 1 Januari 2019 menggantikan Indonesia yang diserahterimakan langsung dari Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada Menteri Industri Utama YB Teresa Kok.
Baca juga: Darmin sebut minyak sawit industri paling strategis
Baca juga: Menko Perekonomian: Peremajaan sawit upaya tingkatkan produksi
Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2018
