Kemenpan-RB gandeng UI akselerasi reformasi birokrasi

Kemenpan-RB gandeng UI akselerasi reformasi birokrasi

Menpan RB Syafruddin bersama Rektor UI Muhammad Anis (dua tengah), dalam penandatanganan kerja sama di UI, Depok, Jumat. (9/11/2018) (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman Bersama dengan Universitas Indonesia (UI) sebagai upaya akselerasi implementasi reformasi birokrasi.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri PANRB Syafruddin dan Rektor UI Muhammad Anis, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jumat. 

"Birokrasi harus dimantapkan, dikembangkan dan disosialisasikan secara luas, agar berdaya ungkit optimal," ujar Syafruddin di Jakarta, Jumat. 

Dia menekankan upaya-upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB merupakan bentuk kehadiran negara kepada masyarakat. 

Namun demikian dia mengakui masih perlu banyak perbaikan yang harus dilakukan karena ruang perbaikan akan terus terbuka.

Menurutnya, pemantapan birokrasi harus dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan daya saing ekonomi bangsa.

"Ada keinginan negara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kedekatan antara negara dan masyarakat semakin dekat, kesepahaman betul-betul jadi satu, sehingga hakiki dari masyarakat bisa terwujud," katanya. 

Oleh karenanya, Syafruddin berharap kerjasama yang dibangun antara Kementerian PANRB dan UI akan mampu mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

"Semoga kerjasama antara Kementerian PANRB dan UI dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mewujudkan platform perubahan yang fundamental bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, semoga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Mari kita berkontribusi bersama-sama, tidak hanya ditl tangan pemerintah, tapi di tangan semua sebagai bangsa," jelasnya. 

Rektor UI, Muhammad Anis, mengungkapkan UI dan Kementerian PANRB memiliki kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

"UI itu adalah Untuk Indonesia. Kami juga ingin berperan, memberikan solusi alternatif bagi para pengambil keputusan," ujar Anis. 

Anis memandang sejauh ini Kementerian PANRB telah berhasil membangun dan mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

"Ini suatu perubahan yang bukan seperti membalikan telapak tangan, perlu upaya yang luar biasa. Kami ingin berperan juga untuk mengakselerasi, melihatnya secara integral dari berbagai disiplin ilmu," kata Anis.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Ari Kuncoro mengapresiasi Kementerian PANRB atas capaian yang telah diperoleh dalam empat tahun terakhir, dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. 

"Memang terjadi perbaikan yang cukup signifikan dalam empat tahun ini. Saat ini kita sedang mengarah pada pemerintahan yang lebih efektif efisien. Hanya Kementerian PANRB yang bisa mewujudkan itu. Kami merasa terhormat diajak oleh Kementerian PANRB," ujar Ari.

Baca juga: Menkopolhukam: Peta jalan reformasi birokrasi dibahas
Baca juga: Kemenpan RB gandeng BSSN amankan E-Gov
Baca juga: Integrasi sektoral dinilai jadi kendala reformasi birokrasi yang dinaungi awan gelap korupsi



 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar