Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah telah menyusun rencana induk transportasi daerah untuk jaringan transportasi umum yang mengintegrasikan inter maupun antarmoda baik yang telah ataupun sedang serta akan dikembangkan.
"Penyusunan rencana induk itu, merupakan bagian dari program pengembangan transportasi di Kota Tangerang selama 20 tahun ke depan," katanya.
Sedangkan Transit Oriented Development (TOD) di Poris Plawad nantinya akan mencakup tujuh layanan moda transportasi umum yakni angkutan kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota antarpropinsi (AKAP), Trans Jakarta, Trans Tangerang, kereta comutterline yang menghubungkan Jabodetabek, kereta Bandara Soekarno-Hatta serta rencana pembangunan LRT dari Serpong.
"Kawasan transit tingkat kota berskala nasional itu akan menjadi percontohan pengembangan wilayah dan ekonomi di Indonesia," katanya.
Apalagi, Terminal Poris Plawad merupakan satu dari tiga terminal yang direncanakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) menjadi TOD, selain Terminal Baranangsiang di Kota Bogor, Terminal Jatijajar di Kota Depok dan Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.
Ia mengatakan, mengatasi kemacetan di suatu kota harus diselesaikan secara bersama-sama dengan keterlibatan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini karena adanya pergerakan penumpang dari satu kota ke kota lainnya dan menyumbangkan jumlah kendaraan setiap waktunya.
Inti dari penyelesaian kemacetan adalah adanya kerja sama antardaerah sehingga pergerakan penumpang dan kendaraan dapat diatasi. Termasuk menyediakan layanan transportasi dalam kota yang aman dan nyaman sehingga warga berpindah menggunakan angkutan massal dibandingkan kendaraan pribadi.
Oleh karena itu, penyediaan transportasi massal yang terintegrasi seperti Trans Jakarta yang menghubungkan antara Kota Tangerang dan DKI Jakarta sangat efektif.
Dinas Perhubungan Kota Tangerang mencatat, jumlah penumpang Koridor 13 Jurusan Tendean-Puri Beta Ciledug dalam sehari mencapai 22 ribu orang, sementara pergerakan perjalanan mencapai 3,6-3,8 juta pergerakan di seluruh wilayah Jabodetabek per hari. "Ke depan rute ini akan sampai CBD Ciledug bahkan Terminal Poris Plawad, sehingga saya optimistis akan terjadi peningkatan jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi itu," ujarnya.
Selain transportasi massal antarkota, Pemkot Tangerang pun menyediakan yang di dalam kota yakni Bus Rapid Transit (BRT) Trans Tangerang. Sejak diluncurkan akhir tahun 2016 dengan koridor Poris Plawad-Jatake. Jumlah penumpangnya meningkat setiap bulan.
Pada pertengahan 2018, koridor Trans Tangerang ditambah, yakni Terminal Poris Plawad - Cibodas. Dengan tarif Rp2.000 sekali naik dan sarana bus yang nyaman serta tersedianya halte di sejumlah titik, mendorong masyarakat mulai beralih ke transportasi massal tersebut.
Sungai Cisadane
Pemantauan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pembangunan area traffic control system (ATCS) yang merupakan pusat pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan pemasangan 33 titik CCTV di persimpangan, merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemkot Tangerang dalam mengatasi kemacetan di wilayahnya.
Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin menjelaskan seluruh rambu lalu lintas di daerah itu telah terpantau secara langsung melalui area traffic control system (ATCS). Petugas dari ATCS bisa mengendalikan secara langsung jika ada kemacetan panjang dan perlu dilakukannya rekayasa lalu lintas.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saeful Rohman mencatat 73 titik hambatan atau kemacetan yang saat ini terus dilakukan upaya penanganan dan solusinya dengan pengaturan rambu lalu lintas melalui ATCS. Rencananya, ke depan akan diadakan juga transportasi sungai dengan memaksimalkan potensi Sungai Cisadane sepanjang 126 kilometer.
Sedangkan untuk layanan, Dinas Perhubungan Kota Tangerang setiap hari mengoptimalkan 196 petugas yang dibagi dalam 13 wilayah kecamatan dan dilengkapi 93 kendaraan operasional seperti mobil dan motor patroli.
Saat ini sudah ada juga mobil derek yang berfungsi untuk memberikan tindakan kepada pengendara yang parkir sembarangan karena menganggu kelancaran lalu lintas.
"Sesuai Peraturan Wali Kota Tangerang No.43 Tahun 2017 yang mengatur mengenai sanksi parkir bukan pada tempatnya diantaranya mengunci ban kendaraan, mencabut pentil, merantai dan pemindahan kendaraan melalui derek," katanya.
Upaya lain dalam mengatasi kemacetan adalah dengan membangun geometri jalan di beberapa persimpangan jalan seperti di Jalan Gatot Subroto Jatiuwung sehingga kendaraan mudah dalam berbelok.
Kemudian, juga membuat looping atau putaran sehingga kendaraan tidak menumpuk di satu lokasi. Misalnya saja looping di Jalan Hasyim Ashari dan Jalan Teuku Umar dan Jalan Gunung Jaya Agung. Pemkot saat ini sedang melakukan kajian untuk membuat putaran di Taman Royal dalam mengatasi kemacetan di Jalan Hasyim Ashari, termasuk beberapa titik lainnya.*
Baca juga: Tol Bocimi bantu urai kemacetan Kota Bogor
Baca juga: Rekayasa tol dalam kota tentukan kelancaran Asian Games 2018
Pewarta: Sambas
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
