Ya, dia pikir saya hanya lima tahun jabat bupati, tidak apa-apa habis itu terserah yang berikutnya. Itu yang kita harus dihindari.Jakarta (ANTARA News) - Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo S. Brodjonegoro berharap pembuat kebijakan tidak bersikap terlalu politis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia.
"Pembuat kebijakan pembangunan harus menggunakan basis hasil dari kajian. Setiap keputusan kebijakan harus dibuat dengan melihat hasil penelitian dan hasil kajian," kata Satryo kepada Antara di sela-sela diskusi publik Sains di Medan Merdeka: Merawat Biodiversitas Indonesia, Merawat Masa Depan di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan di banyak negara, biasanya ada tim yang menangani ilmu pengetahuan, seperti AIPI yang kemudian menjadi penasihat dari pembuat kebijakan langsung, seperti presiden atau raja.
"Di mana saat membuat kebijakan, presiden atau raja, kalau ada yang agak gimana dia akan tanya orang-orang yang menangani ilmu pengetahuan seperti apa," ujarnya.
Dia mengatakan forum komunikasi antara para pembuat kebijakan dengan ilmuwan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Pembuat kebijakan yang terlalu bernuansa politis akan mengalahkan pertimbangan ilmiah. Misalnya, agar pendapatan cepat naik maka kebijakan melestarikan alam melalui cagar alam akan dikalahkan dengan tambang yang merusak lingkungan.
"Ya, dia pikir saya hanya lima tahun jabat bupati, tidak apa-apa habis itu terserah yang berikutnya. Itu yang kita harus dihindari," ujarnya.
Jika memang pertimbangan politis tidak bisa, kata dia, bukan berarti hanya aspek politis yang menjadi pertimbangan, akan tetapi juga pendekatan ilmiah harus dipertimbangkan.
"Jadi yang ideal adalah dicek dulu secara ilmiah gimana. kalau memang oke dikembangkan, kalau memang tidak, ya harus dicari yang lain. Kalau hanya murni politis kayak sekarang itu yang kita di ilmuwan hanya memberitahu saja tapi mungkin tidak jadi pertimbangan, mungkin karena kurang penting dari segi politik," ujarnya.
Dia mencontohkan pembuatan jalan dan pembangunan pemukiman juga harus mempertimbangkan kajian ilmiah agar tidak membangun secara biasa di daerah yang rawan bencana.
"Kalau ada daerah yang tidak boleh dibangun, ya, jangan dibangunlah. Tempat yang harus dibuat cagar alam, tidak boleh diganggu, ya, jangan diganggulah, jangan dibangun di situ," tuturnya.*
Baca juga: Rekapitulasi PPK diusulkan ditiadakan
Baca juga: Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro pimpin AIPI
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
