counter

Konservasi ekosistem laut tidak boleh korbankan perekonomian

Konservasi ekosistem laut tidak boleh korbankan perekonomian

Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro ditemui usai menyampaikan pidato pada diskusi bertajuk "Sumbang Pemikiran Kadin untuk RPJMN 2020-2024 dalam rangka Peningkatan Industri Kelautan dan Perikanan" di Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (14/11). (Foto: ANTARA News/Genta Tenri Mawangi)

Kita harus melihat aspek lingkungan hidup dengan memperhatikan ekonominya, karena mohon maaf, kalau kita bisa dengan gagah dari sisi pemenuhan goal SDGs life below water, tetapi at the cost, kemiskinannya meningkat, karena nelayan dan industrinya tid
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan upaya melindungi ekosistem laut tidak boleh mengorbankan penghidupan nelayan dan industri yang menopang perekonomian nasional.

Ia menjelaskan, konservasi terhadap kehidupan di bawah permukaan laut (life below water) dan penghidupan layak serta pertumbuhan ekonomi merupakan dua sasaran yang dikehendaki dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dunia. 

Artinya, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan tidak boleh terlalu fokus pada satu sasaran, dan mengabaikan kepentingan lain yang turut menjadi fokus SDGs. 

"Dalam praktik sustainable fishery (perikanan berkelanjutan), satu goal (sasaran), misalnya proteksi terhadap kehidupan di bawah laut (life below water) tidak boleh mengorbankan perekonomian. Kita tidak boleh trade off (mengorbankan satu demi yang lain), tetapi harus maintain the balance (menjaga keseimbangan)," kata Bambang saat menyampaikan arahannya pada sesi diskusi di Kementerian PPN/Bappenas, Rabu. 

Dalam sesi diskusi bertajuk "Sumbang Pemikiran Kadin untuk RPJMN 2020-2024 dalam rangka Peningkatan Industri Kelautan dan Perikanan" itu, Bambang menyebut, konservasi ekosistem laut yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi dikhawatirkan menjadi penyebab kemiskinan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pesisir.

"Kita harus melihat aspek lingkungan hidup dengan memperhatikan ekonominya, karena mohon maaf, kalau kita bisa dengan gagah dari sisi pemenuhan goal SDGs life below water, tetapi at the cost, kemiskinannya meningkat, karena nelayan dan industrinya tidak bisa berjalan," sebut Bambang. 

Ia menyampaikan kekhawatiran, jika terlalu fokus terhadap pemeliharaan ekosistem laut, industri pengolahan di sektor kelautan dan perikanan akan kesulitan mengakses sumber daya mentah dari dalam negeri. Akibatnya, pelaku industri pengolahan pun terpaksa harus impor.

"Kita harus memastikan, industri pengolahan itu basisnya sumber daya kita sendiri. Untuk itu, dalam melihat masalah, jangan memakai pendekatan miopik (satu arah), masing-masing aspek harus saling menguatkan," tambahnya. 

Diskusi yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian PPN/Bappenas itu turut dihadiri oleh para pelaku usaha, pemerintah daerah, dan akademisi terkait penguatan industri kelautan dan perikanan, yang hasilnya nanti diharapkan membantu proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.*


Baca juga: Kadin usulkan tim, kaji alat tangkap ikan

Baca juga: Ketum Kadin: jadikan perikanan tulang punggung perekonomian


 


 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar