"Tidak ada kendala, itu kesepakatan bersama yang perlu disepakati. Sudah disepakati pemerintahan daerah DKI Jakarta, sekretaris daerah DKI, tentang adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti toilet dan mushola," ujar Edy di Jakarta pada Rabu.
Edy menjelaskan kesepakatan yang telah dibuat belum direalisasikan sehingga mengulur waktu peresmian JPM Tanah Abang.
Permintaan pembangunan fasilitas itu berdasarkan jumlah penumpang di Stasiun Tanah Abang yang mencapaiSAb 130.000 penumpang per hari, dan stasiun merupakan layanan publik yang sehingga dalam proses integrasi perlu dipertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dari konektivitas kedua fungsi tersebut.
Dalam rapat terpisah, kata Edy, pada hari Rabu (7/11) yang di hadiri PT KAI, Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi, Camat Tanah Abang Dedi Arif Darsono, Sekda DKI Jakarta Saefullah, PD Sarana Jaya dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta pembahasan terkait integrasi Stasiun Tanah Abang dengan Skybridge Tanah Abang.
Ditanya mengenai pertemuan berikutnya dengan pihak Pemprov DKI, Edy mengaku belum bisa memastikannya.
"Nanti dikabari lagi," tambah Edy.
Sebelumnya, JPM Tanah Abang yang telah selesai hingga 92 persen itu dibuka untuk memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berjualan di trotoar.
Pengawasan pembangunan dilakukan oleh PT Bina Karya (Persero) merupakan penugasan dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi jalan yang berada di Jalan Jati Baru Raya di sekitaran Pasar Tanah Abang.
Meski belum diresmikan, skybridge telah dapat diakses umum dan difungsikan sejak 15 Oktober 2018.
Baca juga: Pengelola: JPM Tanah Abang mudahkan akses penumpang kereta
Pewarta: Tessa Qurrata Aini
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
