Bio Farma: Perlunya kolaborasi industri, regulasi dan diplomasi untuk menembus pasar global

Bio Farma: Perlunya kolaborasi industri, regulasi dan diplomasi untuk menembus pasar global

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Penny K Lukito (kiri) bersama Dirut PT Bio Farma (Persero) M Rahman Roestan (kanan) dan Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian A Ruddyard (tengah) memberikan keterangan pers jelang penyelenggaraan pertemuan NMRAs di Jakarta, Senin (19/11/2018). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj)

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama Bio Farma M. Rahman Roestan, menyampaikan pentingnya kolaborasi industri pada konferensi pers menjelang acara "the 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States" yang akan dihadiri oleh 32 negara. 

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Badan POM dan Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu karna dari sisi industri akan banyak kendala ketika tidak dibantu dari sisi regulasi dan diplomasi, jadi pertemuan NMRA ini memang merupakan terobosan yang sangat luar biasa."

"Kami berharap, dari sisi industri setelah vaksin akan ada lagi produk-produk lainnya terutama herbal medicine, nanti juga mungkin bisa mengajak teman-teman BUMN lain, seperti Kimia Farma, Indofarma, Phapros yang potensinya juga luar biasa," tambah Rahman.

"Jadi mungkin nanti ke depan dari kerjasama bukan hanya badan POM dan Kemenlu tetapi mungkin nanti juga kementerian BUMN untuk sama-sama mengibarkan merah putih di kancah global."

Pada pertemuan NMRAs tersebut, Bio Farma dipercaya untuk berbagi pengetahuan mengenai proses Pre-Qualification (PQ) WHO yaitu persyaratan pemenuhan standar mutu, keamanan dan keampuhan produk untuk penggunaan secara internasional.

Rahman menekankan bahwa vaksin Indonesia yang sudah didistribusikan saat ini terdapat di 141 negara, jadi Bio Farma sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk memproduksi vaksin imunisasi dasar setelah memenuhi kebutuhan imunisasi di dalam negeri, selain itu Bio Farma juga mempunyai kesempatan untuk bisa membantu negara-negara lain yang tidak memiliki pabrik vaksin.

"Jadi gambarannya di dunia ini ada sekitar 100 industri vaksin sejenis tetapi yang sudah diakui kesehatan dunia, yaitu kurang dari 30 industri. Dan pengakuan badan kesehatan dunia bukan hanya pada industrinya tapi yang penting adalah fungsi dari pengawasannya, yang dikatakan WHO PQ bukan Bio Farma tetapi Indonesia. Artinya tanpa pengawasan yang diakui badan kesehatan dunia," ungkap Rahman.

"Di negara OKI sendiri dari sekitar 57 negara anggota hanya ada 7 negara yang memiliki pabrik vaksin dan hanya ada 2 pabrik yang diakui Badan Kesehatan Dunia, tapi satu pabrik di Senegal itu hanya memproduksi satu vaksin saja. Yellow fever vaksin untuk kebutuhan Afrika Barat, Afrika Tengah."

Sedangkan Indonesia sudah memproduksi lebih dari 10 dari sekitar 12 vaksin untuk imunisasi dasar yang dibutuhkan di seluruh dunia. Oleh karena itu Indonesia sudah dipercaya sebagai OIC Center of Excellence untuk vaksin dan bioteknologi produk.

"Kami sangat menyambut baik ketika diminta oleh teman-teman negara Islam dari Saudi Arabia sudah minta untuk transfer teknologi kemudian dari Maroko sudah dijajaki dari Tunisia juga sedang dijajaki dan merekapun kami sampaikan bahwa harus simultan antara transfer teknologi produksi dengan aspek regulasi, artinya penguatan badan Badan POM di Negara-negara Islam ini juga suatu kunci untuk bisa mengibarkan merah putih di kancah global," tutup Rahman.

Pertemuan NMRAs diselenggarakan oleh Badan POM pada tanggal 21-22 November, bertempat di Fairmont Hotel dan rencananya akan dibuka oleh Presiden RI.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Istana Buckingham rilis rencana pemakaman Pangeran Philip

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar