Yogyakarta (ANTARA News) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu mendesak UGM agar menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 153 Tahun 2000 yang mengatur perubahan status UGM menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Desakan kepada Rektor UGM Prof Dr Sudjarwadi itu disampaikan melalui mimbar bebas yang digelar di balairung kampus setempat. Menurut koordinator mimbar bebas, Aziz Umroni, BEM UGM juga mendesak rektor agar meninjau kembali pembiayaan pendidikan di UGM yang semakin mahal. Selain itu, pimpinan UGM juga harus terbuka dalam kebijakan dan anggaran yang akuntabel, dan menyelesaikan masalah `penelikungan` pembayaran sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA) mahasiswa baru program seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Ia mengatakan Sudjarwadi sebagai pucuk pimpinan tertinggi di UGM seharusnya berani memperbaiki sistem dan keadaan UGM yang semakin jauh dari visi kerakyatan. Menurut dia, terpilihnya Sudjarwadi menjadi rektor UGM yang baru ternyata tidak memberi angin segar bagi sivitas akademika. Bahkan keberpihakan pimpinan universitas pada PP Nomor 153 Tahun 2000 menjadi bukti pimpinan UGM semakin mengabaikan nilai kerakyatan. Otonomi kampus yang diatur dalam PP tersebut, kata Aziz Umroni memberi celah kepada pimpinan universitas untuk membuat kebijakan yang bermuara pada semakin naiknya biaya pendidikan di UGM, sehingga berimplikasi pada semakin sedikitnya rakyat miskin yang bisa mengenyam pendidikan di univesitas ini. Kata dia, munculnya Program Solusi Bermartabat Calon Pemimpin Bangsa bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah pada era rektor Sudjarwadi saat ini masih simpang siur. Sebab, mahasiswa penerima program tersebut tidak memperoleh penjelasan secara rinci, sehingga mereka merasa diombang-ambingkan. Melalui program itu mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah diwajibkan bekerja di UGM di sela waktu kuliah. "Karena ketidakjelasan secara rinci mengenai program ini, kami menuntut rektor UGM meninjau kembali program itu sebagai alternatif penyelesaian masalah pembiayaan pendidikan yang ditanggung mahasiswa," katanya. Mimbar bebas yang diwarnai orasi tersebut berlangsung tertib dan aman. Sejumlah petugas keamanan (satpam) kampus UGM berjaga-jaga di sekitar balairung.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007