counter

Sepak Bola Nasional

Komisi X DPR RI: Suporter Indonesia butuh payung hukum

Komisi X DPR RI: Suporter Indonesia butuh payung hukum

Anggota Komisi X DPR RI Ledia H. Amaliah (kedua kiri), Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro (ketiga kiri), General Manager Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) Ponaryo Astaman (kedua kanan), dan Pengelola Akun Media Sosial @infosuporter Arista Budiyono (kanan) dalam diskusi "Quo Vadis Suporter Sepak Bola Indonesia?" di Jakarta, Selasa (20/11). (Antara/Imam Santoso)

Jika kita ingin meningkatkan sistem keolahragaan nasional dari sudut pandang suporter, semestinya ada peraturan menteri tentang suporter dan itu menjadi aturan turunan dari definisi penonton sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Sistem K
Jakarta (ANTARA News) - Suporter Indonesia sebagai salah satu pemangku kepentingan bidang olahraga nasional membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora), demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Ledia H. Amaliah.

"Jika kita ingin meningkatkan sistem keolahragaan nasional dari sudut pandang suporter, semestinya ada peraturan menteri tentang suporter dan itu menjadi aturan turunan dari definisi penonton sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)," kata Ledia dalam diskusi "Quo Vadis Suporter Sepak Bola Indonesia?" di Jakarta, Selasa.

Ledia mengatakan UU SKN hanya menjelaskan tentang penonton olahraga sebagai pihak pasif dalam pertandingan olahraga yang berbeda dengan suporter sebagai bagian aktif dari bidang olahraga nasional, termasuk dalam pengembangan, kerjasama, ataupun peningkatan prestasi olahraga.

"Sepak bola adalah olahraga yang paling disukasi dan paling masif di Indonesia. Cabang olahraga yang menyetuh lapisan bawah masyarakat sekaligus yang seringkali banyak memakan korban dari sisi suporter," kata anggota Fraksi PKS itu tentang arti penting regulasi suporter sepak bola di Indonesia.

Pemerintah, menurut Ledia, tidak bisa hanya sekedar menyediakan lapangan sepak bola di berbagai daerah, tapi juga harus mengatur keberadaan suporter klub sepak bola di daerah-daerah.

"Kami mendorong pemerintah, melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk membuat peraturan terkait pengelolaan suporter, terutama pada tingkatan akar rumput," katanya.

Kelompok masyarakat atapun suporter, lanjut Lidia, dapat mengajukan audiensi ke Komisi X DPR RI untuk memasukkan unsur suporter sebagai pemangku kepentingan aktif dalam revisi UU SKN, selain bidang industri olahraga.

Sementara, General Manager Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) Ponaryo Astaman mengatakan kehadiran regulasi tentang suporter sepak bola Indonesia menjadi bukti kehadiran negara dalam proses pembinaan pesepakbolaan nasional.

"Federasi sepak bola ataupun klub semestinya melihat suporter sebagai mitra dan bukan sebagai 'sapi perah'. Keterlibatan suporter dalam klub salah satunya dapat diwujudkan dengan kepemilikan saham jika sebuah klub sudah terdaftar dalam bursa efek," kata mantan pemain Sriwijaya FC itu.

Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro mengatakan suporter Timnas Sepak Bola Indonesia merupakan suporter fanatik dibanding suporter timnas negara lain.

"Pertandingan tim U-16, U-19, dan tim senior Indonesia selalu penuh dengan suporter dan itu hanya ada di Indonesia. Tapi, kehadiran suporter belum menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan lain," kata Indro.

Indro merujuk pada ketiadaan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para suporter ketika menonton secara langsung pertandingan sepak bola di stadion. Padahal, suporter telah membeli tiket pertandingan dan menjadi pemasukan bagi klub ataupun federasi sepak bola. 

Pewarta: Imam Santoso
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar