penerimaan negara dari minerba ini tergantung fungsi daripada harga dan produksiJakarta, (ANTARA News) - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk subsektor mineral dan batubara yang dikelola Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp41,77 triliun per 16 November 2018.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, mengatakan PNBP minerba tersebut melebihi target APBN 2018 Rp32,1 triliun.
Komposisi penerimaan minerba Rp41,77 triliun per 16 November 2018 terdiri dari royalti Rp24,84 triliun (60 persen), penjualan hasil tambang Rp16,43 triliun (39 persen), dan iuran tetap yang berhubungan dengan lahan Rp0,49 triliun (1 persen).
Pada 2017, realisasi penerimaan minerba mencapai Rp40,6 triliun terdiri dari royalti Rp23,2 triliun (57,2 persen), penjualan hasil tambang Rp16,9 triliun (41,5 persen), dan iuran tetap Rp0,5 triliun (1,3 persen).
Bambang menjelaskan bahwa penerimaan negara dari minerba ini tergantung fungsi daripada harga dan produksi.
"Sepanjang fungsi harga dan produksi naik, PNBP juga akan naik," kata dia.
Bambang menjelaskan pemerintah tidak bisa mengontrol dari sisi harga karena mengikuti pasar internasional.
Namun, fungsi produksi bisa dikontrol oleh pemerintah untuk mementukan seberapa besar PNBP minerba. Fungsi produksi ini dalam penyusunannya juga selalu dikonsultasikan ke Badan Anggaran DPR RI.
Baca juga: Pengawas intern pemerintah diminta pantau ketat instansi pengelola PNBP
Baca juga: Kemenkeu sosialisasikan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak
Baca juga: Target penerimaan pajak RAPBN 2019 dinilai lebih realistis
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
