Dari kemarin kita diskusi, tapi intinya adalah kita coba untuk jelaskan satu-satuJakarta, (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui para pengusaha masih membutuhkan sosialiasi terkait kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
"Dari kemarin kita diskusi, tapi intinya adalah kita coba untuk jelaskan satu-satu," kata Darmin di Jakarta, Jumat.
Darmin mengatakan sosialisasi ini dibutuhkan karena masih ada perbedaan persepsi dari kalangan pengusaha terkait investasi yang diperbolehkan terbuka untuk asing.
"Pada dasarnya kita terbuka, kita tidak mau menang-menangan sendiri. Kita juga harapkan pengusaha juga bukan cuma mau menang-menangan berteriak," ujarnya.
Ia memastikan sosialisasi ini juga bermanfaat guna penyamaan pandangan, karena masih ada kalangan pengusaha yang tidak merespon positif atas kebijakan ini.
"Kita fair saja, kita buktikan tidak benar, kalau dia punya bukti dia yang benar, kita ikuti. Kita kaji bersama-sama, tidak sendirian," ujarnya.
Darmin menyakini kebijakan untuk merevisi DNI ini sudah tepat untuk mendorong terjadinya surplus di neraca modal dan menekan defisit neraca transaksi berjalan.
Terkait penerbitan peraturan turunan dari relaksasi DNI, Darmin memastikan hal tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Presiden.
Sebelumnya, dalam DNI 2018 yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI, sebanyak 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI atau dibuka kesempatan PMA 100 persen.
Apabila ditambah dengan DNI 2016, maka jumlah bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI mencapai 95 bidang usaha.
Pelaksanaan DNI 2016 dinilai belum optimal mengundang modal masuk karena kurang tersosialisasi dan keterbukaannya kurang menarik, baik karena besaran kepemilikan terutama merger dan akuisisi PMA.
Baca juga: Sejumlah peraturan segera direvisi terkait Paket Kebijakan Ekonomi PKE XVI
Baca juga: Menperin pastikan sejumlah industri masuk revisi DNI
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2018
