Peta ini membantu kita semakin memahami risiko bencana pada suatu wilayah, memperkuat tatakelola, berinvestasi yang berketahanan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi bencanaJakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa yang telah diterbitkan pihaknya bermanfaat untuk masukan dan batasan pembangunan infrastruktur nasional.
"Peta ini membantu kita semakin memahami risiko bencana pada suatu wilayah, memperkuat tatakelola, berinvestasi yang berketahanan, serta meningkatkan kesiapan menghadapi bencana," kata Basuki Hadimuljono dalam rilis PUPR yang diterima di Jakarta, Jumat.
Apalagi, sejumlah peristiwa bencana belakangan ini seperti gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kerentanan tinggi terhadap bencana.
Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana, Kementerian PUPR terus mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah agar aspek kebencanaan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan di daerah, Salah satunya dengan mengacu Peta Gempa.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2017 lebih lengkap dari peta gempa sebelumnya karena telah mengalami pengayaan informasi.
Anita mengungkapkan, pengayaan informasi itu antara lain penambahan, penemuan, dan identifikasi sumber gempa yang baru berdasarkan aspek geologi, geodesi,? seismologi dan instrumentasi.
Kedua adanya informasi baru terkait identifikasi sesar-sesar aktif dengan jumlah yang cukup signifikan.
Kemudian ketiga ketersediaan data dasar topografi yang lebih baik; dan keempat, penggunaan katalog gempa yang lebih lengkap dan akurat.
Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa terdapat 295 sesar aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.?
"Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 adalah seluruh pembangunan infrastruktur besar, seperti bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas vital minyak dan gas, dan instalasi besar/vital harus memperhatikan keberadaan lokasi jalur-jalur sesar aktif yang memperlihatkan adanya bahaya goncangan, deformasi tanah, dan likuefaksi," kata Sekjen PUPR.
Anita Firmanti mengingatkan kembali bahwa bencana gempa bumi yang menimbulkan banyak korban jiwa dan cedera serius pada umumnya akibat runtuhnya bangunan gedung, terutama rumah, karena tidak memenuhi standar bangunan.
Dalam pembangunan bangunan gedung, sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2002, Kementerian PUPR menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, khususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan serta keserasian bangunan dan lingkungan, melalui pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Perda tentang Bangunan Gedung.
Baca juga: Kementerian PUPR: 116 huntara gempa Sulteng selesai Desember 2018
Baca juga: Kementerian PUPR tambah 96 insinyur bantu NTB bangkit
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2018
