"Kami harapkan dengan adanya kartu itu bisa membantu peningkatan perekonomian pekerja dan buruh. Itu bukti kehadiran pemerintah," ucap Andry di Jakarta, Selasa.
Andry menjelaskan Kartu Pekerja dibuat guna meringankan beban biaya transportasi dan makan pekerja.
Sejauh ini sebanyak 81 perusahaan telah memberikan Kartu Pekerja kepada pekerjanya.
Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja, Jayadi mengakui tak semua pekerja atau buruh yang menerima hasil penetapan UMP DKI 2019.
Namun ia percaya hadirnya Kartu Pekerja sedikit banyak membantu perekonomian mereka.
"Apakah teman-teman buruh menerima kenaikan UMP tersebut? Tentunya ini variatif. Ada yang menerima ada yang tidak, itu biasa saja dinamis," tukas Jayadi.
Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 dari Rp3.648.035 menjadi Rp3.940.973.
Ketetapan UMP tersebut berdasarkan hasil rembuk, yakni Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha yang mengusulkan UMP sebesar Rp3.830.436, unsur serikat pekerja mengusulkan sebesar Rp4.373.820,02, dan unsur pemerintah mengajukan besaran kenaikan UMP sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015 sebesar 8,03 persen.
Baca juga: DKI tetapkan UMP 2019 Rp3,94 juta
Baca juga: Sandiaga luncurkan kartu pekerja untuk buruh penghasilan UMP
Pewarta: Tessa Qurrata Aini
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018
