"Penyaluran dana desa sempat terlambat karena ada kendala teknis dilapangan," katanya usai membuka rapat koordinasi keuangan yang dihadiri walikota/bupati se Aceh dan instansi vertikal lainnya di Banda Aceh, Kamis.
Gubernur mengakui, keterlambatan penyaluran dana desa tersebut terjadi pada bulan lalu dan setelah dibicarakan dengan dinas terkait maka prosesnya pun berjalan lancar.
"Itu kejadiannya bulan lalu karena kendala teknis di perbankan dan sekarang sudah diselesaikan," kata Nova.
Ia berharap, pada tahun berikutnya tidak terjadi lagi keterlabatan penyaluran dana desa agar Pemerintah Gampong (desa) se Aceh bisa merealisasikan programnya dengan cepat dan tepat.
"Syukur Alhamdulillah sekarang progresnya sudah normal," kata mantan Anggota DPR RI Peridoe 2009-2014 dari Partai Demokat itu.
Pada kesempatan itu dia juga berharap, pemerintah gampong di 23 kabupaten/kota bisa menggunakan alokasi dana desa dengan tepat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2018 diketahui, Pemerintah Pusat melalui tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah menyalurkan atau melakukan pencairan dana desa untuk 6.497 desa yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
Ke tujuh KPPN di Provinsi Aceh meliputi, KPPN Banda Aceh, KPPN Langsa, KPPN Lhokseumawe, KPPN Meulaboh, KPPN Tapaktuan, KPPN Kutacane, serta KPPN Takengon diketahui telah melakukan pencairan dana desa pada tahap I Rp891,98 miliar, tahap II Rp1,7 triliun, dan tahap III Rp1,7 triliun."
Baca juga: Dana desa dinilai mampu tahan laju urbanisasi
Baca juga: Dana desa agar dikawal
Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
