Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Soekowardojo mengatakan setidaknya ada tiga hal penting yang perlu dicermati dalam pencapaian perekonomian Sulut, tantangan ke depan dan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia yang pada 2018 diperkirakan sekitar 3,73 persen kemungkinan akan melandai ke 3,70 persen pada 2019. Ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok diprakirakan akan tumbuh melandai dari tahun 2018 ke 2019.
Kedua, kenaikan suku bunga bank sentral AS akan diikuti oleh normalisasi paket kebijakan moneter di Eropa dan sejumlah negara maju lainnya.
Arah kenaikn suku bunga di negara-negara maju tersebut memberikan tantangan bagi Bank Indonesia dalam merumuskan respon kebijakan moneternya untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional dalam memitigasi dampak rambatan keuangan global.
Ketiga, ketidakpastian di pasar keuangan global mendorong tingginya premi risiko investasi ke negara Emerging Markets.
Pada awal tahun 2018 dikejutkan munculnya ketegangan perdagangan yang dilancarkan Pemerintah AS terhadap sejumlah negara, termasuk Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Tiongkok.
Ketiga perkembangan global tersebut berdampak pada kuatnya mata uang dolar AS dan pembalikan modal asing dari negara Emerging Markets, termasuk Indonesia.
Kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu tersebut semakin mempertegas perlunya sinergi dalam memperkuat ketahanan menghadapi dampak rambatan global sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak kondusif tersebut, katanya, kinerja perekonomian Indonesia pada 2018 cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga dan momentum pertumbuhan yang berlanjut.
Perkiraan ekonomi global yang tumbuh melandai, katanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4 persen (yoy).
Inflasi sepanjang tahun 2018 tetap rendah dan karenanya mendukung peningkatan daya beli masyarakat. Dengan perkembangan hingga bulan Oktober, inflasi pada akhir tahun.
Dari sisi regional ulawesi Utara, setelah tumbuh menguat di triwulan I 2018, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara cenderung melambat di triwulan II dan III 2018.
Ekonomi Sulut pada triwulan III 2018 tumbuh sebesar 5,66 persen (yoy). Adapun perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2018 terutama disebabkan oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh melambat di triwulan ini.
Hal ini berkaitan dengan melambatnya pertumbuhan lapangan usaha utama Sulawesi Utara dan masih rendahnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian. Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang tumbuh relatif tinggi dan menguatnya pertumbuhan investasi menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara lebih dalam.
Melihat perkembangan terkini, pihaknya memperkirakan keseluruhan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara akan melambat dibandingkan tahun 2017, dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5,9-6,1 persen (yoy).
Pelajaran penting
Perjalanan ekonomi pada 2018 memberikan beberapa pelajaran yang dapat dipetik untuk memperkuat sinergi dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan di tengah kondisi ekonomi global yang masih kurang kondusif.
Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat, harus memastikan inflasi tetap rendah, nilai tukar rupiah stabil, defisit fiskal rendah, dan stabilitas sistem keuangan terjaga. Lebih dari itu, defisit transaksi berjalan perlu kita turunkan dan kendalikan ke dalam batas yang aman, yaitu tidak lebih dari 3 persen PDB.
Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi.
"Kita harus mampu beralih dari ketergantunganada ekspor komoditas primer ke manfaktur dan pariwisata, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri untuk menekan impor, serta mendorong lebih banyak investasi langsung baik dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.
Ketiga, katanya, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Sementara kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan diharapkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, kebijakan reformasi stuktural di sektor riil perlu terus diperluas dan dipercepat untuk peningkatan lebih lanjut daya saing, produktivitas, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum.
Dengan kondisi perekonomian global yang penuh gejolak, prioritas kebijakan jangka pendek diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi eksternal dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah dan penurunan defisit transaksi berjalan.
Deputi BI perwakilan Sulut MHA Ridhwan mengatakan di sisi Bank Indonesia, katanya, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi, terutama nilai tukar Rupiah. Kenaikan suku bunga kebijakan moneter, BI 7 Day Reverse-Repo Rate (BI7DRR), sebesar 175 basis point menjadi 6,00 persen ditempuh untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik sebagai langkah preemptive dan ahead-the curve terhadap tren kenaikan suku bunga global ke depan.
Stance kebijakan moneter yang preemptive dan ahead-the-curve akan dipertahankan pada tahun 2019. Kebijakan suku bunga akan terus dikalibrasi sesuai perkembangan ekonomi domestik dan global untuk memastikan inflasi terkendali sesuai sasaran dan nilai tukar Rupiah stabil sesuai fundamentalnya.
Kebijakan moneter diperkuat dengan akselerasi pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat transmisi kebijakan Bank Indonesia. Di pasar valas, kebijakan terobosan ditempuh melalui penyediaan swap valas dan transaksi Domestic Non-Delivery Forward (DNDF).
Untuk mendorong lebih lanjut pendalaman pasar uang Rupiah, Bank Indonesia menerbitkan aturan baru transaksi derivatif suku bunga Rupiah dalam rangka memperkaya alternatif instrumen lindung nilai.
Pendalaman pasar uang juga akan diperkuat dengan penerbitan regulasi market operator serta pengembangan infrastruktur untuk transaksi derivatif.
Di bidang kebijakan makroprudensial, katanya, pelonggaran ketentuan rasio Loan-to-Value (LTV) ditempuh untuk mempermudah kepemilikan rumah bagi pembeli pertama maupun untuk mendorong investasi di sektor perumahan.
Fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan diperkuat melalui ketentuan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) dalam bentuk surat berharga yang semuanya bisa direpokan ke Bank Indonesia.
Penganggaran juga dilakukan terhadap ketentuan rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dengan memperluas fungsi intermediasi perbankan melalui pembiayaan ekonomi dari kredit ke arah pembelian surat-surat korporasi (wholesale).
Kebijakan makroprudensial yang akomodatif juga akan ditempuh untuk penguatan intermediasi perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor prioritas. Penguatan Surveilans juga akan dilakukan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan.
Serta, katanya, kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi, dan keamanan transaksi pembayaran nontunai maupun tunai.
Program elektronifikasi akan terus diperluas untuk penyaluran bantuan sosial dan pembayaran berbagai moda transportasi. Infrastruktur kliring dan penyelesaian transaksi baik nilai besar melalui RTGS maupun ritel melalui SKNBI akan terus diperkuat.
Infrastruktur dan kelembagaan Gerbang Pembayaran Nasional juga akan terus diperkuat dengan memperluas fasilitasi interkoneksi dan interoperabilitas.
"Dukungn terhadap ekonomi dan keuangan digital ditempuh melalui penerbitan ketentuan uang elektronik dan pengembangan teknologi finansial khususnya di bidang sistem pembayaran. Di sisi tunai, efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang terus ditingkatkan ke berbagai wilayah NKRI, termasuk ke daerah-daerah terpencil, terluar, dan terdepan," jelasnya.
Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah menjadi sumber pertumbuhan baru. Pengembangan ekonomi syariah ditempuh melalui pemberdayaan ekonomi pesantren, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asesmen dan edukasi.
Program-program pengembangan UMKM juga akan diperluas dan difokuskan pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan. Keberhasilan pengembangan klaster UMKM untuk komoditas pangan strategis di berbagai daerah akan diperluas untuk mendukung pengendalian inflasi.
Demikian pula, katanya, pengembangan klaster UMKM di bidang kerajinan dan industri rumah tangga maupun di sektor pertanian akan terus ditingkatkan dan diarahkan untuk ekspor dan pariwisata.
"Kami juga terus mendorong UMKM binaan melalui UMKM go digital dan keikutsertaan dalam pameran nasional maupun internasional," jelasnya.
Kebijaan internasional akan kami arahkan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional.
"Kami akan fokuskan kebijaka internasional pada penguatan koordinasi kebijakan, perluasan dan penguatan kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam setelmen transaksi (sistem penyelesaian transaksi) perdagangan dan Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI).
Strategi dan bauran kebijakan tersebut telah dijabarkan ke dalam program-program strategis untuk mewujudkan visi Bank Indonesia yang baru, yaitu berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional dan menjadi terbaik diantara Emerging Markets.
Sinergi Bauran kebijakan
BI akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah, OJK, dan otoritas lainnya, tidak saja untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang ada, tetapi juga memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam pengendalian inflasi, koordinasi TPI dan TPID akan difokuskan pada program 4K. Untuk memperbaiki struktur perekonomian, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah melalui Rakorpusda secara triwulanan.
Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan, koordinasi melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Forum Koordinasi Pendalaman Pasar Keuangan (FK-PPK) akan terus dilakukan.
Berbagai kebijakan Bank Indonesia juga dirumuskan dari berbagai masukan dari para pengusaha, investor, parlemen, akademisi dan ekonom. Selain itu, media massa juga berperan penting dalam mengkomunikasikan secara baik kebijakan Bank Indonesia.
Optimisme dan persepsi positif perlu terus diperkuat untuk menyongsong masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Ketahanan akan semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi sehingga membawa negara Indonesia menuju negara maju dan masyarakat yang semakin sejahtera.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan nada optimisme akan capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) Sulut berkisar pada angka 1,51 persen per tahun berjalan, apabila 6 prioritas pembangunan Sulut yang sebagian tertuang dalam RPJMD, meliputi: pembangunan jalan tol, pembangunan Pelabuhan Bitung, penataan sektor pariwisata, pembangunan pembangkit listrik, peningkatan produksi sektor Pertanian, serta pemanfaatan lama usia Sekolah.
Steven mengatakan proyeksi Ekonomi yang disajikan Bank Indonesia bernilai positif bagi pembangunan daerah khususnya Provinsi Sulut.
Orang nomor dua di Pemprov Suut ini mengungkapkan, peluang ekonomi yang disajikan ditambah dengan terobosan yang dilakukan Kepemimpinan daerah ini akan terealisasi dalam menopang Program Orientasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) menuju Sulut Hebat.
Sulawesi Utara optimistis target pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2021 sebesar 7 persen akan terlampau mencapai 8,51 persen dengan realisasi pembangunan prioritas daerah secara signifikan.*
Baca juga: Ekonom katakan kenaikan bunga acuan tekan pertumbuhan ekonomi
Baca juga: BI siapkan empat amunisi pendorong pertumbuhan ekonomi
Baca juga: Darmin prediksi pertumbuhan triwulan IV-2018 lebih rendah
Pewarta: Jerusalem Mendalora
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
