"Sangat dinamis, maka kami harus review ICT Masterplan 2020 ada beberapa isu yang perlu lebih diperdalam, terutama mengenai cyber security. Dari sepuluh negara ASEAN semua setuju itu merupakan tantangan yang perlu dicarikan solusinya, segera," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui di sela rapat, Rabu.
Sejauh ini, seperti dijelaskan Rudiantara, belum ada protokol di tingkat ASEAN yang mengatur apa yang harus dilakukan sebuah negara ketika negara lain di ASEAN terkena serangan siber. Menurut Rudiantara, para menteri komunikasi mengusulkan perlu ada pandangan yang sama untuk menyikapi serangan siber ini.
Misalnya, jika terjadi serangan siber di sebuah negara, ia perlu segera memberi tahu negara lain untuk mendapatkan bantuan, atau sebisa lain melindungi agar serangan tidak meluas ke negara lain.
"Nomor satu adalah keamanan siber. Harus sesegera mungkin, itu menjadi prioritas utama," kata Rudiantara.
Hal penting lainnya yang turut menjadi pembahasan dalam acara ini adalah mengenai ekonomi digital, bagaimana perpindahan data dari satu negara ke negara lain di dalam ASEAN serta bagaimana melindungi data pribadi.
Belum seluruh negara ASEAN memiliki peraturan untuk melindungi data pribadi. Indonesia sendiri baru akan membahas undang-undang tersebut pada 2019 mendatang.
"Tujuannya untuk membawa lebih banyak investasi ke ASEAN," kata dia.
Berkaitan dengan perlindungan data, ASEAN juga perlu memperhatikan kemampuan sumber daya manusia agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi. Raksasa di bidang teknologi sudah hadir di ASEAN, namun, perlu dilihat lagi apakah kawasan ini hanya menjadi pasar mereka.
Selain itu, Rudiantara menginginkan adanya startup hackathon dalam lingkup ASEAN untuk mendorong kemajuan keterampilan sumber daya manusia.
Pertemuan tahunan tingkat direktur jenderal dan menteri TELSOM TELMIN 2018 diadakan di Ubud, Bali pada 3-6 Desember.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
