Dalam sesi jumpa pers di Jakarta, Rabu, Hariyadi mengatakan, dunia usaha dapat membuat kebijakan bisnis yang keliru jika data yang diperoleh dari pemerintah kurang akurat dan sulit diandalkan.
"Misalnya, tahun lalu tiba-tiba harga jagung tinggi, karena ternyata angka produksi tidak sesuai dengan data yang disajikan pemerintah. Padahal, saat itu, permintaan industri, khususnya sektor makanan dan minuman cukup tinggi untuk jagung," ujar Hariyadi.
Ia juga mencontohkan, hasil data yang dibuat Asosisasi Bank Benih dana Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) pada 61 kabupaten sentra produksi padi menunjukkan bahwa ada penurunan produksi padi dari 2015-2018.
Kesimpulan AB2TI, menurut Hariyadi, sudah sesuai dengan citra satelit, tetapi berkebalikan dengan data resmi Kementerian Pertanian yang menunjukkan ada peningkatan.
Polemik perbedaan data pemerintah dan asosiasi pengusaha, menurut Hariyadi, harus segera diselesaikan dengan memperbaiki akuntabilitas data statistik yang resmi dilansir otoritas negara.
Data yang tidak akurat, Hariyadi menyebut, dapat menyebabkan harga barang melonjak, ketersediaan pangan defisit, hingga akhirnya memicu aksi impor.
"Tentu, dibutuhkan keberanian politik pimpinan negara untuk mengatasi isu akurasi data," ujarnya.
Baca juga: Apindo jembatani lulusan DSC dapatkan pinjaman bergulir
Baca juga: Apindo soroti tiga tantangan ekonomi membayangi 2019
Baca juga: Ini kata Apindo soal Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
