Pemerintah perlu atasi alih fungsi capai swasembada

Pemerintah perlu atasi alih fungsi capai swasembada

PENYUSUTAN LAHAN SAWAH Petani membajak sawahnya di Persawahan Aroe Pala Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (5/12). Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada 2013lalu masih terdapat 7,75 juta hektar lahan sawah di Indonesia namun, setiap tahun terjadi penyusutan antara 150.000 hingga 200.000 hektar akibat alih fungsi. ANTARA FOTO/Yusran Uccang (ANTARA FOTO/YUSRAN UCCANG)

Lahan yang memiliki akses irigasi, biasanya akan cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi
Jakarta, (ANTARA News) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dapat mencapai swasembada pangan nasional.

"Pemerintah perlu fokus pada peningkatan produktivitas lahan untuk mengatasi alih fungsi yang sudah banyak terjadi," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, permasalahan alih fungsi lahan semakin menyulitkan tercapainya swasembada pangan. Namun, peningkatan produktivitas lahan bisa dilakukan untuk tetap mendukung produktivitas pertanian nasional.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan, pertama adalah pemerintah harus memperhatikan ketersediaan akses irigasi sebagai sumber pengairan dari lahan-lahan pertanian.

"Lahan yang memiliki akses irigasi, biasanya akan cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginginkan berbagai daerah dapat benar-benar memberdayakan sumber daya airnya secara optimal untuk sektor pertanian, mengingat masih belum maksimalnya daerah melakukan hal itu.

"Jangan biarkan air sampai lautan sebelum dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," kata Andi Amran Sulaiman dalam lokakarya di ICE Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Kamis (29/11).

Ia memaparkan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama antara lain dengan Kementerian Desa juga telah membangun sekitar 30.000 embung di berbagai daerah, tetapi hal tersebut dinilai masih belum cukup.

Untuk itu, ujar dia, berbagai pihak termasuk petani di pedesaan juga harus lebih mengenal dan memberdayakan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mentan memaparkan bahwa di sejumlah negara maju, yang sumber daya airnya tidak sekaya di Indonesia, tetapi mereka dinilai berhasil mengoptimalkan daur ulang air mereka.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan akan meningkatkan suplai air untuk lahan pertanian di sekitarnya secara lebih merata dan berkelanjutan.
Baca juga: Kementan targetkan swasembada kentang industri pada 2020
Baca juga: Mendag minta jangan benturkan impor dengan swasembada pangan

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Semakin langka, harga ikan haruan tembus Rp 90 ribu perkilogram

Komentar