Makassar (ANTARA News) - Peringatan "Waspada Bencana", kalimat ini tentunya tidak asing bagi kita di Indonesia khususnya masyarakat Sulawesi Selatan setiap menjelang pergantian musim.

Peringatan yang selalu diulang-ulang pada setiap tahun oleh pihak yang berkompeten seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seakan sudah menjadi tradisi baru bagi masyarakat menjelang musim penghujan.

Meski terkesan klise bahkan mungkin ada yang menilainya bernuansa sekadar formalitas, namun peringatan ini pada hakekatnya begitu penting untuk menjadi perhatian kita semua.

Alasannya, tentu saja agar kita bisa menyikapi atau mengatasi ketika bencana yang tidak diinginkan itu pada akhirnya terjadi dan menimpa kita ataupun saudara-saudara kita.

Melihat pentingnya hal itu, membuat pihak terkait mengeluarkan peringatan potensi bencana alam lebih dini bahkan sudah dilakukan sejak pertengahan tahun.

Peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG secara rutin ini tentunya berdasarkan perkembangan aktivitas cuaca menjelang pergantian musim yakni dari kemarau ke musim penghujan.

BMKG juga telah memprediksi segala potensi bencana yang bisa saja terjadi di beberapa titik berdasarkan perkembangan aktivitas cuaca selama musim pancaroba.

Sama halnya dengan BMKG, BPBD Sulsel dan 24 kabupaten kota di provinsi yang dipimpin Nurdin Abdullah itu juga telah mengingatkan dan memetakan tentang potensi bencana yang memungkinkan dapat terjadi di provinsi tersebut.

Kepala BPBD Sulsel Syamsibar mengatakan, Sulsel mewaspadai kemungkinan potensi empat bencana di wilayah tersebut pada saat terjadi cuaca ekstrim.

Empat ancaman bencana yang diharapkan tidak terjadi itu seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan abrasi.

Selain empat bencana rawan, masyarakat juga diminta waspada potensi gempa, sebab sebagian wilayah Sulsel dilalui lempeng dan patahan bumi yang aktif bergerak.

Sebanyak 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi bencana sehingga masyarakat patut mewaspadai karena seluruh titik daerah rawan dan semuanya rentan terjadi bencana alam.

Intensitas hujan yang cukup tinggi di beberapa daerah juga patut menjadi perhatian. Apalagi sudah ada beberapa daerah yang telah terkena banjir seperti Kabupaten Sinjai ataupun bencana yang baru saja terjadi yakni di Kabupaten Toraja.

Begitupun dengan gempa yang masih sering terjadi di Kabupaten Luwu Timur, juga menjadi fokus agar bisa mengambil antisipasi.

BPBD menganggap semua daerah rentan bencana sehingga sudah sepatutnya setiap orang senantiasa waspada.

Begitupun dengan kondisi geografis setiap wilayah, juga dinilai tidak dapat ditentukan apakah bencana itu akan menimpa dataran rendah ataupun dataran tinggi.

Melihat kondisi itu maka tentu dibutuhkan koordinasi bersama seluruh eleman baik dari pemerintah ataupun pihak swasta diantaranya TNI-Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Sosial dan sebagainya yang fungsinya juga sebagai ujung tombak dalam penanggulangan bencana.

Koordinasi seluruh elemen juga diharapkan memudahkan langkah evakuasi atau penanganan tanggap bencana jika akhirnya terjadi.

"Selain melakukan koordinasi, kita juga telah membangun posko di daerah yang terkena bencana tentu dengan koordinasi kepala daerah dan BPBD kabupten, pengiriman logistik termasuk para relawan dan kekuatan eksternal yang ada," ujarnya.

Pihaknya juga telah melakukan berbagai keperluan sesuai protap yang selama ini juga telah dijalankan dalam penanganan dan penanggulangan bencana alam di daerah tersebut.

BPBD juga sudah cukup lama dan punya pengalaman untuk menentukan upaya apa yang dapat atau bisa dilakukan sebelum atau setelah terjadi bencana.

"Untuk di daerah, tentu yang menjadi ujung tombak yakni kepala daerah masing-masing. Namun, kami juga terus melakukan berbagai upaya dan koordinasi untuk lebih memaksimalkan di lapangan," ujarnya.

Selain usaha, BPPD juga mengajak seluruh masyarakat untuk secara bersama-sama dan secara rutin untuk berdoa kepada sang maha kuasa agar terhindar dari bencana.

"Usaha saja tidak akan maksimal tanpa diiringi doa. Kita harus yakin dengan akan kekuasaan Allah agar bisa terhindar dari bencana," jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, dr Muhammad Rusli mengatakan pada prinsipnya hal yang perlu dilakukan untuk mencegah datangnya banjir. Warga hendaknya senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan saluran darainase di sekitarnya.



Teknologi dan Anggaran

Sebagai respon atas segala potensi bencana baik yang ada di wilayahnya membuat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mulai mencari solusi dan siap menjalankannya sebagai bagian dari antisipasi.

Gubernur Sulsel berharap memiliki teknologi canggih yang dapat memprediksi potensi datangnya bencana.

Teknologi canggih itu telah digunakan sejumlah negara seperti halnya Amerika Serikat yang sudah mampu memprediksi kapan dan dimana angin topan akan melanda.

Begitupun dengan teknologi yang digunakan negeri Matahari Terbit yakni Jepang yang memilIki peralatan canggih untuk mendeteksi pergerakan angin topan. Bahkan kecepatan angin juga dapat diketahui sehingga bisa mempersiapkan diri lebih awal sebelum terjadinya bencana?

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi terbesar, dinilai punya potensi untuk menerapkan demi melindungi atau meminimalkan jumlah korban dari bencana yang terjadi.

"Di negara maju, sudah bisa dilihat semua. Orang menyaksikan lewat layar televisi, dua hari sebelum angin kencang sudah dapat dideteksi," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulsel juga menilai besaran dana tanggap darurat perlu ditingkatkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada kondisi darurat bencana.

"Dana tanggap darurat harus lebih besar, minimal satu persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujarnya.

Mantan bupati Bantaeng dua periode itu menilai dana tanggap darurat ini penting karena bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan persediaan kebutuhan logistik tidak boleh kosong.

Saat ini dana tanggap darurat yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai Rp20 miliar, namun jumlah ini Nurdin nilai masih belum memadai.

Nurdin mengatakan pemerintah provinsi seharusnya tidak selalu tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masalah penanggulangan bencana.

"Kalau APBN itu untuk skala besar, tapi bencana yang sifatnya insidentil, pemerintah daerah yang bisa tangani, misalnya untuk tenda darurat, atau perahu karet," katanya.*



Baca juga: "Kepentingan" ekonomimu, bencanaku

Baca juga: SAR Denpasar evakuasi korban longsor Batubulan

Baca juga: Bogor minta Rp15 miliar pemulihan pasca puting beliung


 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018