Kemenperin ajukan keringanan PPN bagi industri daur ulang

Kemenperin ajukan keringanan PPN bagi industri daur ulang

Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Senin. (ANTARA News/ Sella Panduarsa Gareta)

Kemenperin sudah mengirim surat, kalau tidak salah dari Bulan Juni 2018, untuk diberikan keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk industri daur ulang
Tangerang Selatan (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan insentif fiskal berupa pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk industri daur ulang di Indonesia kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

"Kemenperin sudah mengirim surat, kalau tidak salah dari Bulan Juni 2018, untuk diberikan keringanan PPN untuk industri daur ulang," kata Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Taufik Bawazier di Tangerang Selatan, Banten, Senin.

Ia menjelaskan Kemenperin mengajukan keringanan PPN menjadi lima persen dari sebelumnya 10 persen untuk seluruh proses industri daur ulang, yakni mulai dari pengepulan, penggilingan, pengkonversian, hingga distribusi.

"Dari Kemenperin pengajuannya lima persen, tapi satu persen setiap tahapan, jadi totalnya 5 persen," tukas Taufik.

Menurut dia, pengajuan insentif tersebut dilakukan untuk menumbuhkan industri daur ulang di Indonesia, sekaligus sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk industri yang berkontribusi dalam menjaga keramahan lingkungan.

Taufik berharap Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mengkaji usulan tersebut secara komprehensif dan dapat diterima untuk meringankan industri daur ulang.

"Kami mengusulkan, yang punya keputusan ada di Lapangan Banteng. Kami berharap bisa diterima karena itu juga meringankan teman-teman di industri daur ulang," ujarnya.

Menurut Ketua Asosiasi Daur Ulang Indonesia (Adupi) Christine Halim, industri daur ulang belum pernah mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah, padahal jumlah industrinya di Indonesia terbilang paling banyak.

"Jumlah industri daur ulang di Indonesia itu termasuk yang paling banyak jika dibandingkan dengan di negara lain, karena di negara lain itu sulit untuk mencari orang yang mau mengepul plastik, ongkosnya mahal. Nah, di Indonesia ini termasuk yang banyak," ungkap Christine.

Sampai saat ini terdapat 360 anggota terdaftar pada asosiasi yang terbentuk sejak 19 Februari 2015 itu dan  jumlahnya meningkat setiap tahun.

Baca juga: Industri daur ulang plastik alternatif terbaik atasi sampah

Baca juga: Penyerapan anggaran Kemenperin capai 71 persen hingga November


 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Kemenperin : Sejumlah industri harus tetap berjalan saat PSBB

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar