Palangkaraya, Kalimantan Tengah  (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan ketahanan keluarga dan anak sudah menjadi isu utama yang dibicarakan di negara-negara Islam saat ini.

"Anak dan ketahanan keluarga sekarang menjadi topik utama pembicaraan menteri-menteri di negara-negara Islam," kata Yohana sebagai pembicara kunci dalam Dialog Antar Generasi sebagai rangkaian peringatan Hari Ibu ke-90 di Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu.

Dia mengatakan dalam lawatannya ke berbagai wilayah termasuk Turki, Abu Dhabi dan Burkina Faso, telah menemukan anak dan ketahanan keluarga menjadi topik utama yang dibahas.

Yohana melanjutkan dirinya juga mendorong agar isu anak dan ketahanan keluarga juga menjadi isu nasional di Tanah Air.

"Saya sebagai menteri mendorong agar isu ini dibicarakan mulai dari provinsi sampai desa-desa," ujarnya pada dialog yang  mengangkat tema "Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-laki Bersama Membangun Ketahanan Keluarga Untuk Kesejahteraan Bangsa" itu.

Dia menekankan jika keluarga kuat maka negara pasti kuat, sementara kalau keluarga hancur maka hancurlah bangsa ini.

"Berbagai macam kekerasan terjadi di negara kita ujung-ujungnya di keluarga. Anak berhadapan dengan hukum karena keluarga, anak mengalami kekerasan di keluarga, dan perceraian cukup besar dan tinggi di negara kita," tuturnya.

Keluarga menjadi rentan antara lain karena kurangnya perlindungan terhadap perempuan terkait tingginya kekerasan yang dialami perempuan serta perceraian yang makin tinggi. 

"Soal ketahanan keluarga ini memang isu fokus negara ini, negara ini kuat kalo keluarga-keluarganya kuat. Dan jumlah keluarga 60 juta, kalau semua gagal ya kacau negara ini," ujarnya.

Sementara, berbagai lomba mulai dari memasak nasi goreng, menghias tumpeng dan membaca puisi diselenggarakan untuk memeriahkan acara peringatan Hari Ibu ke-90 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 

Khusus lomba memasak nasi goreng, para peserta diikuti oleh para lelaki yang menjadi kepala dinas atau badan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Baca juga: Kementerian PPPA minta Perda perlindungan anak menyeluruh
Baca juga: Menteri PPPA canangkan gerakan penghentian KDRT

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018