"Begini ya, kemarin ada yang bicara mengenai jumlah (utang) Rp5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000 triliun," tutur Menteri Rini di Jakarta, Kamis malam.
Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa jumlah Rp5.000 triliun itu menghitung aktivitas perbankan, dan hal merupakan itu sektor yang berbeda, bukan korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain. Kalau perbankan memang hidupnya simpan-pinjam.
"Untuk Bank BUMM sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp3.000 triliun, jadi ini supaya dipisahkan," kata Menteri BUMN tersebut.
Kedua, menurutnya, selama BUMN ini korporasi yang berutang demi kepentingan pembangunan, jadi untuk sesuatu yang produktif dan nanti pengembaliannya jelas harus tidak ada masalah.
"Saya menekankan terus, BUMN harus betul-betul responsible atau bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," ujar Rini.
Dia juga menyebut bahwa BUMN sendiri menyumbang hampir Rp380 triliun terhadap APBN 2018, terdiri atas dividen, pajak, PNBP. "Jadi untuk ke negara saja, BUMN dari dividen, pajak, PNBP itu kita hampir Rp380 triliun masuk ke APBN. Ini besar," ujarnya.
"Kita ada utang tapi tanggung jawab kita tetap dilakukan. Justru dengan utang itu, kita bisa mengembangkan usaha dan keuntungan kita juga jadi bertambah," tambahnya saat menghadiri event Spirit of Millennials Games Day 2018.
Sebelumnya dalam kabar yang dilansir Antara pada Selasa (4/12), Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa hutang riil total 143 perusahaan plat merah hingga kuartal III 2018 sekitar Rp2.000 triliun.
Angka tersebut disampaikan Aloysius dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang menyebut hutang BUMN menembus sekitar Rp5.000 triliun. "Orang menilai nilai Rp5.271 triliun itu semua hutang, padahal angka tersebut masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan hutang lain yang sifatnya talangan," sebut Aloysius saat menyampaikan neraca keuangan BUMN per September 2018 di Jakarta.
Baca juga: Deputi sebut utang BUMN masih proporsional
Baca juga: Hutang riil BUMN per kuartal III 2018 capai Rp2.448 triliun
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
