Jakarta (ANTARA News) - Sejauh ini baru empat persen atau dua juta pekerja di Indonesia yang dicakup oleh dana pensiun, kata Kepala Biro Dana Pensiun Bappepam dan LK Mulabasa Hutabarat. "Masih terdapat 96 persen angkatan kerja yang belum memiliki program pensiun," katanya dalam diskusi "menyongsong cetak biru industri dana pensiun masa depan" di Jakarta, Rabu. Ia menambahkan pertumbuhan jumlah dana pensiun tidak mengalami perkembangan yang signifikan, tetapi kekayaan dari pengelolaan dana pensiun setiap tahun tumbuh cukup signifikan rata-rata 20 persen. Untuk itu, saat ini pihaknya tengah melaksanakan kajian untuk mengembangkan dana pensiun tersebut. "Selain itu sosialisasi ke masyarakat tentang perlunya program pensiun juga sosialisasi dan promosi ke perusahaan yang belum memiliki program pensiun," katanya. Sementara itu, saat ini menurut dia, kelolaan dana pensiun telah mencapai Rp80 triliun. Ia mengusulkan untuk lebih mengembangkan dana pensiun maka perlu insentif pajak. "Investasi yang ditanamkan dengan dana pensiun sebaiknya tidak dikenakan pajak untuk semua jenis investasi, sebab saat ini baru beberapa investasi yang dibebaskan, dan jangka pendek seperti deposito," katanya. Hal ini menurut dia mengakibatkan dana pensiun tidak masuk optimal berinvestasi jangka panjang, padahal dana pensiun sifatnya jangka panjang. Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Nicky Theng mengatakan saat ini potensi paling rendah yang bisa dihimpun melalui program dana pensiun adalah Rp22 triliun per tahun. "Ini akan sangat membantu perekonomian Indonesia bila dana-dana tersebut terkumpul karena dapat digunakan untuk dana pembangunan," katanya. Direktur Utama Taspen, Achmad Subianto mengatakan saat ini perlu segera melakukan reformasi dana pensiun. "Kita mengambil contoh praktek terbaiknya saja di negara-negara maju, bahwa dana pensiun ini merupakan hal yang penting," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007