counter

Kementerian ESDM sebut 164.000 rumah bakal kesulitan bayar biaya penyambungan listrik

Kementerian ESDM sebut 164.000 rumah bakal kesulitan bayar biaya penyambungan listrik

Pekerja menyelesaikan pemasangan jaringan listrik baru milik PT PLN (Persero) di Watubangga, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (18/11/2018). Pemerintah menargetkan pemerataan kelistrikan di Indonesia atau rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen pada tahun 2019, sementara untuk tahun 2018 optimis akan mencapai target sebesar 97,5 persen. (ANTARA/Jojon/foc) 

Pemerintah sudah menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan sebanyak 164 ribu rumah bakal kesulitan membayar biaya penyambungan baru listrik pada 2019.

Data Kementerian ESDM yang diterima Antara di Jakarta, Senin, menyebutkan kesulitan pembayaran sambungan baru listrik tersebut berdasarkan laporan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 

Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat memberikan solusi dengan berkoordinasi Kementerian BUMN untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesusahan membayar biaya sambungan listrik. 

"PLN lapor ke saya, tahun depan 164 ribu rumah mungkin berat untuk membayar sambungan listrik. Nanti kita cari cara, Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) misalnya bisa menggerakkan BUMN-BUMN, apakah memakai CSR (dana pemberdayaan masyarakat) atau promosi atau apa namanya yang diizinkan, kita sama-sama," jelas Jonan.

Menurut dia, di sisi lain, Kementerian ESDM juga tetap membagikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebagai program praelektrifikasi sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik.

Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, Jonan mengungkapkan bahwa langkah pemerintah selanjutnya adalah intensifikasi atau meningkatkan konsumsi listrik seiring pertumbuhan perekonomian nasional.

Tercatat, hingga kuartal III 2018, konsumsi listrik nasional sebesar 1.048 kilo Watt hour (kWh) per kapita.

Sementara untuk tarif tenaga listrik, pemerintah sudah menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019.

"Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo) selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja," katanya.

Jonan juga mengungkapkan bahwa saat ini rasio elektrifikasi mencapai 98,1 persen atau sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sebesar 97,5 persen. 

Namun, masih ada sekitar dua persen atau lebih dari lima juta masyarakat yang belum menikmati penerangan.

Tantangan untuk menuju rasio elektrifikasi 99,9 persen tidaklah mudah, diperlukan kesungguhan untuk mencapai target tersebut, mengingat wilayah yang harus dilistriki berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

"Cara untuk mencapainya, terutama untuk menjangkau tempat-tempat terpencil adalah dengan kerja sungguh-sungguh. Tantangannya besar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kapasitas tenaga kerja, karena ini banyak sekali, sehingga tantangan tenaga kerjanya juga besar," terangnya.

Tantangan berikutnya adalah pendanaan. Untuk pendanaan, Menteri Jonan telah mengusulkan kepada DPR agar PLN memperoleh penyertaan modal negara (PMN) untuk melakukan penyambungan gratis ke rumah tangga tidak mampu. 

"Tantangan yang kedua adalah mengenai anggaran. Kita mengusulkan ke DPR, kalau boleh ada PMN untuk PLN. Uangnya digunakan khusus untuk penyambungan ke rumah tangga yang kurang mampu, yang bayar sambung listriknya tidak mampu, mungkin bayar listriknya hanya Rp50 ribu, Rp60 ribu sebulan, sementara biaya sambung listriknya setengah juta sampai satu juta rupiah, ini berat. Kita usul dan akhirnya dapat, tapi tidak penuh," lanjutnya.

Baca juga: Percepat wujudkan Papua terang, PLN gandeng sejumlah lembaga
 

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Mentawai targetkan rasio elektrifikasi 100% dengan tenaga biomassa

Komentar