Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 kategori utama dalam bentuk piala emas dan sertifikat yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Wapres RI, Jakarta Pusat, Rabu.
     
Penghargaan ini diberikan atas komitmen dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
      
Anies mengatakan, pemberian penghargaan ini memotivasi Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jakarta. 
     
"Alhamdulillah ini menambah motivasi untuk semua tim yang bekerja dan ini komitmen dari Pemprov DKI dan seluruh jajarannya untuk memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki di Jakarta," kata Anies.
     
Banyak program yang dikerjakan, mulai yang terkait pemberdayaan perempuan di kampung, pelatihan, juga perlindungan kepada kaum perempuan, terutama ketika ada kejadian yang menimpa mereka.
     
Dia mengapresiasi kinerja jajarannya di Pemprov DKI Jakarta. Diharapkan ke depannya, Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak.
   
“Ini (bentuk) apresiasi untuk yang bekerja, saya hanya mewakili menerima, karena yang bekerja di sini (Pemprov DKI) ada ratusan ribu, Insya Allah kita bisa pertahankan untuk tahun depan," kata Gubernur.
   
Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati menyampaikan Pemprov DKI Jakarta mampu meraih penghargaan karena komitmen pimpinan daerah. Gubernur DKI Jakarta memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap kesetaraan gender.

"Seperti yang telah tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Pada tahun 2018, evaluasi APE difokuskan pada komitmen pemerintah mengimplementasikan aspek Pengarusutamaan Gender (PUG)," kata Tuty.
 
Terdapat tujuh indikator prasyarat PUG, yaitu komitmen, kebijakan, sumber daya manusia dan anggaran, kelembagaan, metode atau tool, sistem data terpilah, peran serta masyarakat. 
     
“Secara keseluruhan indikator PUG, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memenuhi.  Dalam RPJMD 2017-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Program Pemuliaan Perempuan dan Anak menjadi program prioritas dalam kurun waktu lima tahun,” kata Tuty. 
Baca juga: DKI optimistis serapan APBD 2018 melebihi 2017
Baca juga: Drainase vertikal solusi banjir Jakarta?
Baca juga: DKI Jakarta sediakan 2.000 tempat sampah tambahan pada malam pergantian tahun

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018