Sengketa terjadi karena masyarakat tidak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya
Bogor (ANTARA News) -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 4.000 sertifikat tanah di Cigombong Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  Rabu. 

Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada perwakilan 12 orang penerima di Lapangan Sepakbola Bojong Kiharib Cigombong,  Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Presiden meminta 4.000 penerima sertifikat tanah mengangkat sertifikat yang telah diterima untuk dihitung. 

"Ini untuk menunjukkan bahwa penerima sertifikat tanah bukan hanya 12 yang di depan saja tetapi juga yang lain," kata Presiden Jokowi. 

Sebanyak 4.000 penerima sertifikat tanah itu berasal dari Kabupaten Bogor,  Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. 

Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk warga Jabar itu Mensesneg Pratikno,  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum. 

Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah mempercepat penyerahan sertifikat tanah karena setiap ke kunjungan ke daerah manapun, keluhan yang masuk ke telinganya adalah sengketa tanah atau lahan.

"Sengketa terjadi karena masyarakat tidak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya. Ini penyebab mengapa terjadi sengketa lahan," katanya. 

Ia menyebutkan ada sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan.  "Sengketa lahan menghabiskan waktu, biaya dan lainnya," katanya. 

Presiden Jokowi menyebutkan di Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus didaftar dan bersertifikat.  Saat ini baru 46 juta yang bersertifikat sehingga ada 80 juta bidang tanah belum bersertifikat. 

Dulu BPN hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun sehingga masyarakat harus menunggu bertahun-tahun mendapatkan sertifikat tanahnya. 

"Kita minta BPN bekerja keras supaya masyarakat bisa menerima sertifikat tanahnya, " katanya. 

Ia menyebutkan pada tahun 2017 BPN menerbitkan lima juta sertifikat tanah,  tahun 2018 sebanyak tujuh juta, dan tahun 2019 ditargetkan sembilan juta sertifikat tanah.

"Kami harapkan pada 2024 di Jabar semua sudah bersertifikat," kata Presiden Jokowi. 

Baca juga: Presiden tinjau pembangunan Bendungan Sukamahi di Bogor

Baca juga: Presiden Jokowi: Pembangunan Bendungan Ciawi lancar


 

Pewarta: Agus Salim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018