Acara komedi berjudul "Patriot Act with Hasan Minha" itu dihapus Netflix dari situsnya di Saudi Arabia setelah Netflix dikomplain Komisi Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menduga bahwa episode acara itu melanggar hukum siber kerajaan, Time melansir Financial Times, Selasa (1/1).
Meski demikian, episode acara itu tetap tayang di negara-negara lain dan masih ada juga di YouTube Arab Saudi.
Isi episode itu mendiskusikan pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi yang sangat mengusik kenyamanan hubungan Kerajaan Arab dengan Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan teknologi di Silicon Valley.
Host acara itu, Hasan Minhaj menyebutkan berbagai kritik terhadap putra mahkota Arab Saudi, Mohammad Bin Salman Al Saud, termasuk upayanya untuk dinamai putra mahkota; pemboman Yaman; pemenjaraan ibunya dan ratusan sepupunya; serta pemenjaraan para kritikus dan aktivis politik.
Minhaj mengatakan bahwa sebagai seorang Muslim, ia merasa bahwa Arab Saudi "tidak mewakili nilai-nilai kami" dan menambahkan bahwa Amerika Serikat harus "menilai kembali hubungannya dengan Arab Saudi."
Dia juga mencatat bahwa Arab Saudi telah banyak berinvestasi di perusahaan teknologi besar, termasuk Uber.
"Perusahaan-perusahaan teknologi lebih banyak berenang di kolam uang Saudi daripada dealer Bugatti di Beverly Hills," kata Minhaj bergurau.
Hukum Saudi, yang melarang “produksi, persiapan, transmisi, atau penyimpanan materi yang melanggar ketertiban umum, nilai-nilai agama, moral publik, dan privasi, melalui jaringan informasi atau komputer,” telah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia karena mengancam kebebasan pers dan kebebasan berbicara, menurut Financial Times.
Pelanggar hukum bisa kena denda hingga 800.000 dolar AS dan hingga 5 tahun penjara.
Netflix membela keputusannya untuk menghapus episode itu dalam sebuah pernyataan kepada Financial Times.
"Kami sangat mendukung kebebasan artistik di seluruh dunia dan hanya menghapus episode ini di Arab Saudi setelah kami menerima permintaan hukum yang sah - dan untuk mematuhi hukum setempat," kata perusahaan itu. Netflix tidak segera menanggapi permintaan komentar lebih lanjut.
Namun, para aktivis mengatakan bahwa Netflix harus memiliki kebijakan publik untuk menangani permintaan dari pemerintah, dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melanggar kebebasan dasar warga negaranya.
"Jika mereka tidak melakukan semua hal ini maka mereka tidak mengikuti praktik terbaik industri yang mapan untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab dalam menangani tuntutan pemerintah untuk membatasi konten," kata Rebecca MacKinnon, direktur proyek Hak Digital Ranking di New America Foundation, kepada Financial Times.
Baca juga: "Bird Box" Sandra Bullock pecahkan rekor Netflix
Baca juga: Netflix tayangkan animasi Ninja Hattori sulih suara Inggris
Baca juga: Arab Saudi tolak resolusi Senat AS tentang Khashoggi dan perang Yaman
Penerjemah: Ida Nurcahyani
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2019
