counter

Kementerian Kominfo identifikasi 62 konten hoaks Pileg dan Pilpres

Kementerian Kominfo identifikasi 62 konten hoaks Pileg dan Pilpres

Logo Kementerian Kominfo. (ANTARA News/Handry Musa)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 62 konten hoaks yang tersebar di internet dan media sosial berkaitan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presidan. 

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Kementerian Kominfo menyertakan hasil penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo.

Mesin itu mengidentifikasi jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada Desember 2108, yakni sebanyak 18 konten hoaks.

Salah satu hoaks pada Desember 2018 adalah hoaks simulasi orang gila dibawa ke TPU. Telah beredar satu kiriman dari akun Moeslim Niaga yang menyatakan, kiriman (posting) itu adalah simulasi orang gila dibawa ke TPS saat pemilu.

Kementerian Kominfo menjelaskan, foto tersebut adalah kejadian di Bali orang gila membunuh dukun yang sedang mengobati dia dan foto tersebut diambil saat ditahan petugas.

Hasil penelusuran itu juga menunjukkan, pada Agustus 2018 ditemukan sebanyak 11 konten hoaks. Bulan September 2018 terdapat 8 konten. Oktober 2018 terdapat 12 konten. November 2018 sebanyak 13 konten hoaks.

Sebagai informasi, selama ini Kementerian Kominfo merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks melalui portal kominfo.go.id dan stophoax.id.

Kementerian Kominfo juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan penyaringan dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Baca juga: Waspada hoaks alat deteksi letusan gunung dan bencana akhir tahun

Baca juga: Beredar video "penyegelan masjid di Morowali", ini klarifikasinya

Baca juga: Informasi soal badai di Pulau Rubiah dipastikan hoaks

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kominfo prioritaskan pembahasan RUU PDP

Komentar