Peringatan itu dikeluarkan sehari setelah negeri itu mengumumkan utusan khusus sekretaris jenderal PBB di Somalia sebagai "persona non grata".
"PBB dan wakilnya memiliki tugas --bahkan kewajiban-- untuk menghormati mandat mereka dan tidak mencampuri urusan dalam negeri kami dan membiarkan rakyat Somalia menentukan nasib mereka sendiri," kata Duta Besar Somalia di PBB Abukar Dahir Osman, saat berpidato di Dewan Keamanan PBB baru-baru ini.
Pada Selasa (1/1), Pemerintah Somalia mengusir Nicholas Haysom, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Somalia, dan memerintahkan Haysom untuk meninggalkan Somalia "dalam waktu secepatnya" setelah mereka menuduh dia mencampuri kedaulatan nasional.
Haysom telah mengirim surat yang bertanggal 30 Desember ke menteri keamanan dalam negeri Somalia untuk menyampaikan keprihatinan mengenai penangkapan mantan anggota kelompok gerilyawan Ash-Shabab pada awal Desember serta kematian 15 warga sipil dan penangkapan sebanyak 300 orang yang terlibat dalam demonstrasi.
"Di Negara Bagian Barat Daya, tuduhan mencampuri urusan Pemerintah Federal dalam proses pemilihan umum dan kerusuhan setelah penangkapan seorang calon --mantan wakil pemimpin Ash-Shabab-- tidak berjalan baik buat proses pemilihan di wilayah lain atau buat pemilihan umum nasional 2020," katanya.
Ia menekankan bahwa situasi itu juga akan memengaruhi anggota Ash-Shabab pada masa depan dalam pilihan politik dan bukan kekerasan, menurut laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang.
Baca juga: Sekjen tunjuk utusan baru setelah pejabat PBB diusir Somalia
Baca juga: PBB: ribuan orang terancam mati di Somalia karena kekeringan
Mukhtar Robow, mantan juru bicara Ash-Shabab yang juga dikenal dengan nama Abu Mansor, ditangkap oleh tentara Somalia dan Ethiopia dalam satu operasi gabungan di Kota Baidoa pada 13 Desember.
Robow sebelumnya berusaha mencalonkan diri sebagai presiden Negara Bagian Barat Daya dalam pemilihan umum yang dijadwalkan diadakan pada 5 Desember, tapi komisi pemilihan umum negeri tersebut menunda pemungutan suara untuk ketiga kali dalam upaya mencegah dia menjadi calon dalam pemilihan umum.
Nicholas Haysom, yang diangkat pada September, dinyatakan sebagai persona non grata oleh Pemerintah Somalia setelah ia mempertanyakan keabsahan penangkapan Robow di dalam suratnya.
Di dalam satu pernyataan pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Somalia mengatakan keputusan itu dicapai "setelah diplomat paling senior PBB di Somalia tersebut melanggar standar badan dunia itu dan norma diplomatik internasional dengan mencampuri kedaulatan nasional Somalia".
Editor: Chaidar Abdullah/Tia Mutiasari
Pewarta: Antara
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
