Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menginginkan data pangan Nusantara benar-benar akurat sebelum melakukan langkah untuk mengajukan impor beragam komoditas pangan seperti jagung.

"Bagi kami, soal kebijakan impor di sektor pertanian ini akan terus menjadi polemik di negeri ini jikalau persoalan mendasar mengenai data produksi dan konsumsi belum dapat diselesaikan. Padahal itu yang menjadi dasar penetapan dari kebutuhan impor," kata Rachmi Hertanti kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Rachmi mengharapkan agar pemerintah jangan berspekulasi dalam menetapkan kebutuhan impor.

Ia mengingatkan bahwa esensi dari kebijakan impor, khususnya di sektor pertanian, bisa dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah dinilai harus membuka data-data ketersedian produksi dalam negeri dulu kepada publik sebelum melakukan impor.

"Kita mau mencapai swasembada pangan, tetapi selalu direcoki dengan nafsu impor," ucapnya.

Rachmi juga mengingatkan bahwa hingga kini masih belum ada sebuah badan yang bisa memastikan data produksi dan kebutuhan konsumsi yang valid itu ada di mana, sehingga berbagai lembaga bisa saling mengklaim.

Di tempat terpisah, Kementerian Pertanian menyebutkan keputusan pemerintah untuk membuka impor jagung tambahan sebesar 30 ribu ton disebabkan karena harga jagung pakan di tingkat peternak yang masih tinggi.

"Ini untuk mengantisipasi karena harganya masih tinggi. Kami mengatakan kurang atau lebih karena 'supply' terhadap 'demand'. 'Demand' sudah tentu ada, tapi yang menjadi pertimbangan adalah di harga," kata Direktur Pakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Sri Widayati di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa (8/1).

Sri mengatakan menurut laporan yang didapat, harga jagung di tingkat petani masih berkisar Rp5.800 per kilogram. Ia pun belum bisa memastikan bahwa harga jagung akan segera turun, namun diperkirakan petani daerah Jawa Timur mulai melakukan panen pada pekan ketiga Januari.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan adanya tambahan impor jagung sebanyak 30 ribu ton pada pertengahan Februari 2019 untuk mengatasi kelangkaan pasokan komoditas tersebut.

"Kita sudah menambah 30 ribu ton lagi untuk masuk di pertengahan Februari," kata Darmin di Jakarta, Jumat (4/1).

Darmin menjelaskan tambahan impor ini bertujuan untuk menekan harga jagung agar tidak melambung tinggi dan tidak dilakukan menjelang masa panen jagung pada periode April, serta dapat bermanfaat untuk menambah stok untuk pakan ayam ras yang sempat dikeluhkan para peternak kecil terlalu mahal dan distribusinya terbatas. 

Baca juga: Kementan katakan impor jagung sebagai antisipasi harga tinggi
Baca juga: Darmin pastikan impor jagung 30.000 ton pertengahan Februari
Baca juga: Mentan paparkan kendala penyerapan jagung dalam negeri

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019