Pemerintah percepat pembangunan hunian sementara di Palu

Pemerintah percepat pembangunan hunian sementara di Palu

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah), didampingi Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) dan Menko bidang PMK Puan Maharani, memberikan pernyataan pers usai memimpin rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulteng dan NTB di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (9/1/18). (ANTARA FOTO/Fransiska Ninditya)

Dari kebutuhan kira-kira 12 ribu, baru selesai memang sepertiganya kurang lebih. Jadi berjalan terus, percepatan huntara, karena ada relokasi maka ada huntara
Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah melakukan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk masyarakat korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sulawesi Tengah.

Komandan Penanganan Bencana Palu, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan dari 12 ribu unit kebutuhan huntara untuk masyarakat Sulteng, sepertiganya telah selesai dibangun dan ditempati.

"Dari kebutuhan kira-kira 12 ribu, baru selesai memang sepertiganya kurang lebih. Jadi berjalan terus, percepatan huntara, karena ada relokasi maka ada huntara," kata Wapres JK usai memimpin rapat terbatas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 190 dari total 699 unit huntara bagi korban bencana gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Huntara yang sudah selesai, secara bertahap mulai ditempati oleh masyarakat yang selama ini tinggal di pengungsian. Huntara yang sudah selesai itu antara lain di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi sebanyak 10 unit dengan jumlah 120 bilik.

Sementara huntara di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pemasangan meteran dan instalasi listrik oleh PLN setempat.

Wapres JK mengatakan pembangunan huntara tersebut mendesak untuk diselesaikan karena dampak bencana alam di Sulteng pada akhir September 2018 tersebut membuat masyarakat harus direlokasi.

"Kalau (daerah) yang tidak ada relokasi, tidak butuh (huntara) karena langsung saja mereka perbaiki rumahnya sendiri. Nah, yang ini tidak boleh, maka kenapa dipercepat itu (pembangunan huntara)," katanya.

Rapat koordinasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulteng dan NTB berlangsung tertutup di Kantor Wapres Jakarta, Rabu siang.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Gubernur Sulteng Longki Djanggola. ***2*** 

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pesan JK dan harapan Ma’ruf Amin

Komentar