Namun, menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di Jakarta, Rabu, hingga saat ini pihaknya sebagai otoritas sistem pembayaran belum menerima laporan secara resmi dari enam BUMN tersebut.
"Secara resmi belum, tapi sudah ada rencana memang dari mereka (BUMN)," kata Onny.
Onny juga mengaku belum mengetahui jelas apakah enam BUMN tersebut akan mendirikan perusahaan baru atau hanya konsolidasi untuk menggabungkan layanan pembayaran kode QR.
"Itu baru rencana mereka, kita belum tahu mendetail," ujarnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga mengaku belum menerima laporan soal rencana pembentukan tekfin berbasis Kode QR tersebut. Rudiantara mendukung sepenuhnya langkah BUMN untuk memiliki perusahaan khusus tekfin yang mengandalkan sistem pemindaian kode QR.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan empat bank BUMN ditambah PT. Pertamina Persero dan PT. Telkom Tbk akan membentuk perusahaan tekfin atau "fintech" berbasis pemindaian kode QR.
Selain Bank Mandiri, ketiga bank BUMN lainnya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
"Dari sisi pembayaran ada rencana untuk Himbara, Telkom, Pertamina akan bentuk 'fintech' baru sistem pembayaran basis QR Code," ujar Tiko, sapaan akrab Kartika.
Layanan pembayaran menggunakan Kode QR memang digadang-gadang sebagai fasilitas pembayaran masa depan yang akan menjadi pelengkap mesin Electronic Data Capture/EDC atau Mesin Perekam Data Elektronik.
Layanan pembayaran menggunakan Kode QR yang sudah marak digunakan adalah layanan pembayaran uang elektronik milik Go-Pay dan OVO.
Baca juga: BI : standarisasi pembayaran kode QR terbit kuartal I
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
