"Bawaslu dalam kasus ini membuat putusan yang tidak bijak dan tidak konsisten dengan putusannya yang lama," katanya kepada Antara, Rabu.
Dalam putusannya Bawaslu memerintahkan KPU memasukan nama Ketua Umum Partai Hanura OSO dalam DCT. Selain itu juga diikuti putusan memerintahkan kepada OSO untuk mengundurkan diri sehari sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih bila OSO memenangi pemilu DPD.
Menurut Veri, dengan putusan tersebut, justru memberikan ketidakpastian di masa datang. "Mestinya diambil putusan sekarang apakah akan diikutkan penuh atau tidak sama sekali. Model putusan begini, justru akan memunculkan persoalan baru," katanya.
Ia mengatakan, dengan putusan tersebut bisa dibayangkan bagaimana jika OSO terpilih, lantas kemudian dibatalkan keterpilihannya oleh KPU karena menolak mundur sebagai pengurus partai politik.
"Pasti yang terjadi adalah sengketa lanjutan, artinya masalah ini akan berlarut larut. Dengan begitu, putusan Bawaslu ini tidak memiliki makna yang berarti dalam mewujudkan keadilan pemilu seperti yeng menjadi slogan Bawaslu," katanya.
Selain itu, menurut dia, sebelumnya Bawaslu membuat putusan terkait sengketa pemilu terkait caleg mantan napi dengan berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun pada putusan kali ini, Bawaslu menafikan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan tafsir akhir dari konstitusi. Dalam putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 telah jelas bahwa pengurus partai politik tidak boleh menjadi peserta pemilu DPD.
"Mestinya secara substansi dan semangatnya sama dengan putusan yang lama yakni mengacu pada putusan MK. Oleh karena itu, kami sangat kecewa dengan putusan yang seperti ini," katanya.
Baca juga: Bawaslu perintahkan KPU masukkan OSO dalam DCT
Baca juga: Mantan komisioner KPU nilai putusan Bawaslu soal OSO mengecewakan
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
