Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai kegiatan besar internasional, antara lain: Asian Games dan Asian Para Games; Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank; ASEAN Leaders Gathering dan Our Ocean Conference.
Kemudian, the First World Conference on Creative Economy; Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crime; The First Indonesia-Africa Forum; The First Indonesia-Africa Maritime Dialogue; Trilateral Ulema Conference Afghanistan-Pakistan-Indonesia; Bali Democracy Forum with the involvement of youth, media and civil society.
Berbagai kegiatan internasional tersebut hanya merupakan salah satu wujud keaktifan Indonesia dalam hubungan dan politik luar negeri untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia.
Dalam pernyataan pers tahunan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan hasil kerja politik luar negeri Indonesia dalam empat tahun terakhir dengan empat prioritas utama.
Prioritas Pertama, Diplomasi Menjaga Kedaulatan NKRI. Indonesia adalah negara yang meyakini kekuatan diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan batas-batas negara.
Dalam empat tahun terakhir, lanjut Menteri Retno, diplomasi perbatasan dan negosiasi perbatasan ditingkatkan dan diintensifkan.
"Terdapat 129 perundingan perbatasan dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain, yaitu dengan India, Malaysia, Vietnam, Palau, Filipina, Singapura, Thailand dan Timor-Leste. Negosiasi tidak hanya dilakukan pada tingkat teknis," ujar Retno LP Marsudi.
Ia mengatakan upaya tambahan juga dilakukan untuk memperkuat negosiasi, seperti penunjukan Utusan Khusus dan perundingan pada tingkat tinggi, yaitu pada tingkat Menteri Luar Negeri.
"Negosiasi perbatasan tidak pernah mudah, perlu waktu panjang, perlu kesabaran, sambil terus membangun saling percaya," kata Menteri Retno.
Beberapa capaian dan kemajuan dalam diplomasi perbatasan, antara lain: ratifikasi Persetujuan Penetapan batas ZEE RI-Filipina dengan UU No. 4 Tahun 2017; Ratifikasi Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di bagian Timur Selat Singapura antara RI-Singapura dengan UU No. 1 Tahun 2017, dilanjutkan dengan pertukaran piagam ratifikasi pada 10 Februari 2017; Kesepakatan dengan Vietnam untuk menerima prinsip non-single line, yakni garis Landas Kontinen (LK) berbeda dengan garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Kemudian, Kesepakatan dengan Palau mengenai area delimitasi dan penyelesaian per segmen; Kesepakatan Tim Teknis RI dan Malaysia mengenai dua joint technical proposal penetapan batas laut wilayah di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan.
"Selain itu, penandatanganan MOU Survey dan Demarkasi Batas Darat RI-Malaysia No.20 pada tahun 2017 dan No. 21 pada tahun 2018; Penyelesaian dua dari sembilan Outstanding Boundary Problems (OBP) batas darat RI-Malaysia di segmen Sungai Simantipal dan C500-C600, setelah tertunda lebih dari 40 tahun," kata dia.
Selain itu, perapatan pilar batas (densifikasi) RI-Papua Nugini dengan menanam 45 pilar batas tambahan, setelah melalui negosiasi 5 tahun dan para Basic Agreement on Border Arrangements RI-PNG melalui Perpres No.76 Tahun 2018.
Ia mengatakan diplomasi Indonesia sangat aktif dalam 4 tahun ini di Pasifik Selatan. Berbagai kerja sama dikembangkan, termasuk kerja sama pembangunan; pembangunan kapasitas; kerja sama maritim, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.
Indonesia merasa terhormat menerima kunjungan Presiden Nauru, Presiden Palau, Presiden Micronesia. Presiden Indonesia juga telah melakukan Pertemuan dengan PM Solomon Islands.
Prioritas kedua, lanjut dia, Perlindungan WNI di Luar Negeri. Melindungi warga negara Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan dengan baik.
Melindungi warga negara Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan dengan baik. Selama empat tahun terakhir, upaya peningkatan perlindungan dilakukan melalui beberapa upaya, ujar Menteri Retno.
Pertama, lanjut dia, perubahan corporate culture para diplomat Indonesia untuk memberikan perlindungan secara lebih optimal kepada warganegara Indonesia.
Mesin perlindungan akan bekerja lebih besar terutama untuk kelompok-kelompok rentan misalnya perempuan para korban TPPO.
Kedua, lanjut Menteri Retno, pembangunan sistem perlindungan termasuk melalui inovasi teknologi terus dilakukan.
Sesuai instruksi Presiden, mulai Januari 2019, Portal Peduli WNI diterapkan serentak di seluruh Perwakilan Indonesia. Portal Peduli WNI adalah platform tunggal pelayanan dan perlindungan WNI.
"Dengan Portal Peduli WNI, untuk pertama kalinya, kita akan memiliki database WNI di luar negeri yang lebih kredibel. Untuk pertama kalinya, sistem pelayanan WNI di luar negeri terintegrasi penuh dengan pusat data WNI di dalam negeri," kata dia.
Melalui sinergi dan integrasi sistem antar kementerian dan lembaga, Portal Peduli WNI menjadi etalase Indonesia Incorporated dalam perlindungan WNI di luar negeri.
"Terima kasih atas dukungan Ditjen Imigrasi Kumham, Ditjen Dukcapil Kemendagri dan BNP2TKI. Inovasi teknologi lainnya yang telah dilakukan antara lain: Welcoming SMS Blast yang memberikan informasi nomor telepon Perwakilan RI di luar negeri dimana WNI berada; Safe Travel untuk memastikan perlindungan dalam genggaman bagi setiap WNI yang sedang bepergian," kata dia.
Ketiga, di bidang regulasi, Pemerintah memperkuat instrumen perlindungan pada semua tingkatan seperti: Pengesahan UU no.18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Permenlu 05/2018 tentang Perlindungan WNI yang komprehensif.
"Keempat, mendorong pembahasan isu perlindungan dan migrasi pada tataran kawasan dan internasional. Di tengah tantangan dari beberapa negara, Indonesia justru menjadi salah satu sponsor dan salah satu wakil Presiden Pertemuan Intergovernmental Conference to Adopt The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, di Marrakesh, 10-11 Desember 2018," kata dia.
Selain itu, Indonesia juga menjadi pihak pendorong utama disahkannya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers.
Pada level kawasan yang lebih luas, melalui Bali Process, upaya untuk menangani korban TPPO dikuatkan, kata dia.
Masih dalam konteks Bali Process, lanjut dia, bersama dengan Australia, satu inisiatif baru dilakukan untuk pencegahan dan penanganan TPPO yaitu dengan melibatkan kalangan swasta.
Dengan menggandeng swasta, diharapkan risiko TPPO akan dapat dikurangi. Indonesia juga telah menyelesaikan perjanjian bilateral dengan Persatuan Emirat Arab untuk memastikan perlindungan WNI di negara tempat mereka bekerja, kata dia.
"Hasil kerja keras perlindungan juga dapat dilihat dari data ini. Dalam empat tahun: 73,503 kasus WNI telah diselesaikan; 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati; 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi; 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia; 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan; dan lebih dari Rp. 574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan," kata dia.
Bahkan di awal 2019, beberapa hari yang lalu, 3 orang sandera di Kongo juga dapat dibebaskan, sehingga total sandera yang sudah dibebaskan adalah 40 orang.
Kemudian, prioritas ketiga yaitu diplomasi ekonomi. Beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain: Pertama, memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru.
Ikatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika mulai terjalin lebih dekat. Satu terobosan dilakukan yaitu penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum.
Dalam dua hari penyelenggaraan IAF, disepakati deal bisnis lebih dari USD 586 juta dan Business Announcement sebesar USD 1,3 miliar.
Ikatan ekonomi dengan pasar potensial di kawasan lain seperti Asia Selatan dan Tengah dan beberapa negara di Amerika Latin juga menguat.
Pelaksanaan diplomasi ekonomi juga dilakukan secara lebih terkoordinir, melibatkan BUMN, perbankan dan juga swasta. Beberapa capaian angka perdagangan Indonesia dengan beberapa pasar baru antara lain: Dengan negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah naik tajam, beberapa negara naik lebih dari 100 persen, antara lain Kazahstan dan Uzbekistan; Beberapa negara di Amerika Selatan dan Tengah juga naik lebih dari 100 persen misalnya Kuba; Ekuador; St Vincent and Grenadines; dan Persemakmuran Dominika.
Demikian pula negara Eropa Tengah dan Timur naik rata-rata di atas 100 persen seperti dengan Malta, Latvia dan Slovakia.
Kedua, memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru dan penyelesaian negosiasi CEPA, FTA dan PTA.
Negosiasi CEPA dengan EFTA yang sudah berlangsung lebih delapan tahun akhirnya dapat diselesaikan. Negosiasi CEPA dengan Australia juga sudah dapat diselesaikan, sedangkan Indonesia - Chile CEPA sudah ditandatangani.
Untuk pertama kalinya, negosiasi PTA dengan negara Afrika dilakukan yaitu dengan Mozambique dan Tunisia.
Ketiga, diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri.
Keempat, diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara.
Untuk itu, Indonesia bersama Malaysia telah membentuk CPOPC. Indonesia akan terus melawan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit dari negeri ini.
Diplomasi ekonomi Indonesia juga membuahkan hasil signifikan untuk dua hal. Pertama, Indonesia merupakan negara pertama yang dapat menyelesaikan FLEGT VPA dengan Uni Eropa.
Dengan pengaturan ini, maka produk kayu Indonesia sudah tidak memerlukan due diligence untuk memasuki pasar Eropa.
Kedua, seluruh penerbangan Indonesia telah dicabut larangan terbang ke negara-negara Uni Eropa pada bulan Juni 2018.
Prioritas politik luar negeri Indonesia yang keempat yaitu peran Indonesia di kawasan dan dunia.
Dalam pertemuan EAS 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, menjadi titik awal penguatan diplomasi maritim Indonesia. Disadarkan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa maritim dan sadar pentingnya kerja sama maritim.
Mulai titik itu, Indonesia konsisten memperkuat diplomasi maritim antara lain melalui penyelenggaraan KTT IORA pertama yang dilakukan setelah 20 tahun usia IORA, hasilkan landasan kuat bagi penguatan kerja sama maritim di antara negara-negara IORA.
Kedua, penyelenggaraan Our Ocean Conference di Bali yang hasilkan 305 komitmen nyata dan terukur, US$10,7 miliar financial commitments, dan 14 juta km persegi perlindungan kawasan laut.
Ketiga, Indo-africa maritime dialogue menghasilkan komitmen bersama Indonesia dan negara-negara Afrika untuk memperkuat kerja sama pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan keamanan maritim.
Keempat, IORA high level panel on martime cooperation for inclusive growth in Indian Ocean, memberikan terobosan baru dan komitmen untuk mempercepat target lima tahun IORA action plan.
Kelima ada KTT EAS 2015 di Kuala Lumpur, atas inisiasi Indonesia telah disahkan EAS leaders statement on enhancing maritime cooperation.
Ia melanjutkan Pada KTT EAS 2018 di Singapura juga atas prakarsa Indonesia juga disahkan EAS leader statement on combating marine plastic debris. Keenam bilateral Indo menjalin kemitraan dgn 10 negara maritim lainnya.
Diplomasi maritim Indonesia bekerja untuk memperkuat kawasan samudra pasifik dan samudera hindia.
Indonesia menganggap dua samudera ini sebagai single geo-startegic theatere. Perlu dijaga stabilitas dan kemakmuran, tidak dijadikan ajang perebutan SDA, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim.
Dalam konteks itu lah Indonesia mengembangkan konsep kerja sama indo pasifik. Konsep ini dipresentasikan Presiden Joko Widodo di EAS 2018 Singapura. Indonesia dengan negara anggota ASEAN ajak mitra untuk terus mengembangkan konsep Indo Pacific.
Bagi Indonesia, ASEAN harus proaktif menyikapi perkembangan dan perubahan strategis di kawasan, dan harus jadi penggerak perubahan di kawasan.
Indonesia mengembangkan kerja sama pembangunan dan kemanusiaan di daerah-daerah rawan konflik. Di Filipina selatan, Indonesia melakukan kerja sama pendidikan Islam guna mempromosikan pengajaran Islam yang damai.
Indonesia juga berupaya berkontribusi agar isu Rakhine state mengalami kemajuan. Pada KTT ASEAN 2018 di Singapura, Indonesia usul agar AHA Center dapat akses dan berkontribusi lebih banyak utk repartriasi aman. Keberadaan AHA Center di Rakhine State akan menciptakan rasa saling percaya dan kondisi kondusif, ini langkah maju oleh ASEAN utk mengatasi masalah Rakhine State.
Selain itu Indonesia ingin memastikan bahwa implementasi code of conduct (CoC). Kerangka CoC sudah dapat disepakati.
Dalam pertemuan ASEAN-China Nov 2018, telah disepakati perundingan penyelesaian CoC of SCS ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan. LCS harus jadi laut yang damai dan stabil, serta hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 harus dihormati.
Di tingkat global, Indonesia terus kontribusi dalam isu perdamaian dan kemanusiaan.
Indonesia prioritaskan palestina, resolusi PBB jadi dasar penyelesaian konflik Israel Palestina. Indonesia tetap berada di barisan depan untuk membantu palestina.
Untuk pertama kali Indonesia melipat gandakan kontribusi untuk UNRWA, dan zakat untuk Palestinian refugees.
"Untuk pertama kalinya 50 Universitas di Indonesia bersama-sama menyediakan beasiswa untuk pelajar palestina. Kemudian, fasilitas perdagangan diberikan untuk Palestina ke pasar Indonesia yaitu zero tariff policy untuk palestina. calon pilot Palestina juga dididik di Indonesia," kata dia.
Bagi Indonesia, solusi dua negara adalah satu-satunya solusi dan upaya perdamaian akan tetap dilakukan.*
Baca juga: Perhatian polugri Indonesia 2019 tercurah pada keanggotaan DK-PBB
Baca juga: Prioritas polugri Indonesia disimbolkan dengan motif batik
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
