“Kami sangat menyambut baik kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia, dalam hal ini kami juga siap mendukung ITPC, khususnya dalam pendanaan,” kata Dechen Tsering sesuai keterangan tertulis yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat.
DechenTsering juga mengatakan dirinya menyadari pentingnya ITPC segera mengimplementasikan programnya, dalam hal penyusunan mekanisme kerja sama antarinstitusi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang.
“Kami sangat bersemangat untuk bekerja sama, dan kami di sini untuk mendukung penuh ITPC dalam menyukseskan pengelolaan gambut berkelanjutan, untuk itu mari kita segera fokus dan mulai menyusun proposal kegiatan,” lanjutnya.
Ia juga berharap ke depannya ITPC dapat menjadi pusat data dan pengetahuan yang utama terkait pengelolaan gambut di dunia, dan dapat menjadi masukan bagi penyusun kebijakan, dan unit operasional yang bekerja di bidang konservasi gambut.
Sementara itu, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK Agus Justianto mengatakan latar belakang berdirinya ITPC bertujuan untuk memastikan penyusun kebijakan, praktisi dan masyarakat, memiliki akses ke informasi, analisis yang kredibel dan sah serta semua alat lain yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tropis.
Ia menerangkan bahwa sebagai negara yang memiliki lahan gambut tropis terbesar ketiga setelah Brasil dan Kongo, yaitu seluas lebih dari 15 juta hektare (ha), Indonesia menyimpan 30 persen karbon.
“Bersama dengan 9,14 juta ha pada lanskap terkait lainnya, gambut ini dikelola dalam suatu area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang mencakup total area seluas 24,14 juta ha,” kata Agus.
Ia juga menyampaikan bahwa pascabencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015, Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk mencegah kebakaran, dengan upaya intensif dari tahun ke tahun hingga 2017, melalui penegakan hukum, tata kelola hutan dan lahan yang efektif, peningkatan koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan, serta partisipasi penuh dari masyarakat.
“Hasilnya, jumlah hotspot atau titik panas dan kejadian karhutla menurun secara signifikan pada 2017. Pencapaian ini disebabkan oleh pengendalian karhutla yang intensif, serta didukung faktor iklim,’’ ujarnya.
Menurut Agus, saat ini kehadiran ITPC sangat dibutuhkan, untuk mendukung aksi-aksi yang massif dengan dukungan pengetahuan, teknologi dan inovasi baru. Dengan demikian, dirinya menyampaikan, KLHK sangat menyambut baik dukungan dari United Nations Environment Programme (UNEP).
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Deputi IV Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi gambut (BRG) Haris Gunawan yang berharap agar ITPC dapat berperan lebih lanjut dalam upaya menurunkan karhutla di Indonesia, mengingat fenomena El Nino diperkirakan terjadi di 2019.
Sementara itu, peneliti CIFOR Prof. Daniel Mudiyarso mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya ITPC, dan menyarankan agar koordinator lembaga ini segera ditetapkan, sehingga dapat memfasilitasi lebih lanjut agenda ITPC.
Dalam kunjungan Dechen Tsering ke ITPC di Bogor hadir pula Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M R Karliansyah, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanthi, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, para peneliti UNEP, peneliti CIFOR dan peneliti BLI KLHK.
Sebagaimana diketahui, ITPC merupakan kelanjutan dari inisiasi tiga negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia, saat Diskusi Panel Tingkat Tinggi tentang Kebijakan Hutan Nasional dan Pengelolaan Lahan Gambut di Jakarta, pada 30 Oktober 2018.
Baca juga: El Nino datang, KLHK mulai antisipasi karhutla
Baca juga: Tata kelola gambut Indonesia jadi rujukan dunia
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
