counter

Presiden Jokowi ke BKPM, tinjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi

Presiden Jokowi ke BKPM, tinjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi

Suasana pelayanan perizinan berusaha terintegrasi dan elektronik di Gedung BKPM Jakarta, Senin (14/1/2.19). (ANTARA News/Agus Salim)

Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan terdiri atas penyediaan pelayanan perizinan berusaha beserta fasilitas pendukungnya...
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta,  Senin. 

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik tiba di Gedung BKPM di Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan sekitar pukul 08.45 WIB. 

Begitu tiba di Kantor BKPM,  Presiden disambut oleh Kepala BKPM Thomas Lembong dan pejabat BKPM lainnya. 

Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Mensesneg Pratikno. 

Sebelumnya pemerintah mengalihkan Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke BKPM mulai 2 Januari 2019. 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan cakupan pengalihan akan dilakukan secara bertahap.

Pertama, untuk operasional layanan perizinan berusaha berbantuan serta operasional sistem OSS akan dimulai pada 2 Januari 2019. 

"Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan terdiri atas penyediaan pelayanan perizinan berusaha beserta fasilitas pendukungnya atau OSS Lounge, penyediaan pusat layanan yaitu call center 1500765, dan layanan bantuan teknis melalui e-mail, serta penyediaan sumber daya manusia dan anggaran," ujar Susiwijono.

Sementara itu, operasional sistem OSS yang disediakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan versi 1.0 upgrade serta penyelesaian kendala teknis tetap melibatkan Tim Teknis sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 
"Meskipun sistem OSS akan dialihkan ke BKPM, untuk penyelesaian permasalahan dan kendala teknis operasional sistem OSS bersama-sama dengan Tim Teknis sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Susiwijono. 

Kedua, penyediaan infrastruktur sistem OSS oleh BKPM akan dimulai pada 1 Maret 2019. Infrastruktur sistem OSS mencakup jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung akan dimulai pada 1 Maret 2019.

Ia menegaskan untuk pengelolaan operasional sistem OSS tidak ada pemindahan sistem atau aplikasi karena sistem OSS merupakan sistem berbasis web dan saat ini berjalan di infrastruktur cloud

"Kami menggunakan sistem cloud yang berjalan di data center serta tersertifikasi ISO 27001-2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi," ujar Susiwijono.

Baca juga: Analis: Aksi ambil untung tahan pergerakan IHSG awal pekan

Baca juga: Rupiah melemah tipis, dekati angka Rp14.000

Baca juga: Dolar sedikit menguat, ekspektasi investor meningkat

Baca juga: Pelayanan OSS akan dialihkan ke BKPM awal 2019

Pewarta: Agus Salim
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua MPR nilai susunan Kabinet Indonesia Maju ideal

Komentar