counter

Lebih 600 rumah tidak layak huni di Gunung Kidul direhabilitasi

Lebih 600 rumah tidak layak huni di Gunung Kidul direhabilitasi

Rumah Pembinaan Gepeng Suasana lingkungan 40 rumah pembinaan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih dalam proses penyelesaian di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (1/11). Sebelumnya Kementerian Sosial bersama Pemprov Jawa Timur telah menyelesaikan pembangunan rumah pembinaan untuk 50 kepala keluarga gepeng di Pasuruan terkait program Desaku Menanti. (ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini)

Kami terus membantu masyarakat, tidak hanya melalui anggaran dari pemerintah, tetapi kami menggandeng pihak swasta melalui CSR
Gunung Kidul, Yogyakarta, 14/1 (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2019 akan merehabilitasi sebanyak  628 unit rumah tidak layak huni yang dananya berasal dari bantuan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Gunung Kidul, Bambang Antono, di Gunung Kidul, Senin, mengatakan daerah itu juga mendapat kuota rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dari Pemda DIY sebanyak 1.000 unit.

"Kami berusaha meraih anggaran rehabilitasi RTLH dari pusat dan Pemda DIY untuk menurunkan jumlah RTLH di Gunung Kidul. Total bantuan rehabilitasi RTLH pada 2019 sebanyak 1.628 unit," kata Bambang.

Ia mengatakan saat ini jumlah RTLH di Gunung Kidul sebanyak 25.000 unit, sementara kemampuan keuangan daerah merehabilitasi RTLH setiap tahunnya kurang dari 1.000 unit.

"Sampai saat ini, kami baru mampu menyelesaikan kurang dari 5.000 unit. Sehingga perlu ada kerja sama untuk paling tidak melakukan penyelesaian pada kondisi ini," katanya.

Bambang mengatakan bantuan RTLH itu akan disebar di 10 kecamatan dan 22 desa di wilayah Gunung Kidul. Namun demikian masih harus dikoordinasikan dengan semua pihak. Kuotanya setiap desa memang berbeda-beda, mulai dari 20 unit hingga 57 unit.

"Tergantung data dari pusat dan daerah mana yang diprioritaskan. Kalau memang masyarakatnya banyak yang menghuni RTLH ya bantuan dititikberatkan di sana," katanya.

Ia berharap bantuan pembangunan semacam bedah rumah dapat dilakukan semua kalangan, baik swasta, individual atau pemerintah desa sehingga percepatan penuntasan permasalahan hunian ini dapat segera terselesaikan.

"Sesuai dengan program pemerintah pula, seiring berkembangnya daerah kesejahteraannya juga mengalami peningkatan," katanya.

Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi menambahkan pemkab berupaya menekan angka RTLH. "Kami terus membantu masyarakat, tidak hanya melalui anggaran dari pemerintah, tetapi kami menggandeng pihak swasta melalui CSR," katanya.

Baca juga: Program percepatan pengentasan kemiskinan disiapkan Gunung Kidul

Baca juga: Gunung Kidul intensifkan pencegahan malnutrisi

Pewarta: Sutarmi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar